Pemprov DKI siap ambil ahli pengelolaan PDS HB Jassin

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengambil alih pengelolaan Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin. Langkah tersebut diambil karena PDS HB Jassin tidak mampu memenuhi semua kebutuhan, terutama dalam perawatan dokumen dan penambahan koleksi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, siap mengambil ahli PDS HB Jassin dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk mengelola koleksi. UPT tersebut akan mengambil alih seluruh aset koleksi dan karyawan lembaga sastra itu.

"Akan diserahkan dari yayasan kepada Pemprov DKI. Pengelolaannya menjadi tanggung jawab DKI. Langkah DKI yang pertama, melakukan digitalisasi atau seluruh dokumentasi sastra disitu," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/11).

Sedangkan untuk upah karyawan PDS HB Jassin yang belum dibayarkan semua akan dilunasi oleh Pemprov DKI Jakarta dan akan dijadikan sebagai pengawas UPT. Sebab, mantan Menteri Pendidikan ini mengungkapkan, ada beberapa orang yang masih bekerja sebagai pengelola PDS HB Jassin.

"UPT ini akan efektif mulai Januari 2018. Kita akan masukkan ke anggaran 2018," jelasnya.

Dan setelah diambil ahli Pemprov, PDS HB Jassin akan dikembangkan untuk memenuhi janji yang dilontarkan Anies-Sandi pada saat kampanye. "Janjinya adalah merawat dan mengembangkan pusat dokumentasi HB Yasin. Kami bersyukur bahwa janji itu hari ini terlunasi. Insyaallah Januari terlaksana," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pembina Yayasan PDS HB Jassin Ajip Rosidi mengatakan, pihaknya tidak mampu memenuhi semua kebutuhan untuk menjalankan lembaga ini. "Tapi misalnya untuk pembelian koleksi baru misalnya, tidak ada. Untuk dokumentasi digitalisasi tidak ada. Jadi kami sadar bahwa kami tidak mampu," tutupnya.