Pemprov DKI Periksa Selvy Mandagi, Anaknya Kerap Pamer Harta di Medsos
Merdeka.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan, pejabat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) yang anaknya pamer kekayaan di media sosial akan diperiksa Inspektorat hari ini, Senin (10/4).
Adapun pejabat yang dimaksud adalah Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Suku Dinas PRKP Jakarta Utara, Selvy Mandagi.
"Selvy yang di Dinas (Perumahan), Mandagi, Senin dipanggil," kata Heru saat ditemui di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Minggu (9/4).
Diketahui, anak dari Selvy kedapatan kerap memarkan kekayaannya di media sosial. Hal itu diunggah akun Twitter @PartaiSocmed.
Dalam unggahan tersebut, Selvy diduga menginap di hotel mewah seharga Rp27 juta per dua malam. Tak hanya itu, anak Selvy Mandagi juga turut pamer saat membeli mobil mewah merek Mazda 3 seharga Rp500 juta.
Kemudian, terdapat foto-foto Selvy dan keluarga yang kompak memakai tas dan sepatu mewah dengan warna dan motif senada.
Tas yang mirip dengan yang dimiliki Selvy memiliki harga 1.450 euro atau sekitar Rp23,7 juta. Sedangkan untuk sepatunya, diduga seharga 859 euro atau Rp14 juta.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Baca Selengkapnyatertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaRatu Dewa menyebut sudah meminta Inspektorat untuk melakukan verifikasi laporan resmi.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, 'setruman-setruman' itu tak hanya diterima oleh Ganjar Pranowo namun ada beberapa media lain yang kena 'setruman' terkait Hak Angket.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaKejadian itu ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian.
Baca Selengkapnya