Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta telah membangun rumah DP nol rupiah di wilayah Pondok Kelapa. Pelaksana pembangunan rumah susun 780 unit ini adalah BUMD. Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan mengajak pihak swasta ikut membangun hunian bagi masyarakat berpendapatan rendah ini. Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Selasa (15/10) petang.

"Kita sedang menyiapkan Pergubnya untuk insentif bagi swasta membangun hunian DP nol rupiah," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Anies mengatakan pihaknya belum bisa melibatkan swasta karena belum ada bukti bahwa Pemprov DKI berhasil melaksanakan program tersebut pada tahun lalu. Namun saat ini telah terbukti dengan pembangunan di Pondok Kelapa.

"Sudah terbukti dan sudah berjalan. Maka mengundang pihak swasta menjadi lebih mudah karena mereka sudah melihat contohnya. Strategi ini yang kita lakukan. Jadi harapannya ke depan KPPU terkait perumahan DP nol rupiah bisa kita dorong lebih jauh lagi," jelasnya.

Pembangunan rumah DP nol rupiah merupakan salah satu program yang diklaim Anies sebagai salah satu keberhasilannya membangun Jakarta dalam dua tahun terakhir. Anies memaparkan berbagai klaim capaiannya dalam konferensi pers Selasa sore.

Sebelumnya, Fraksi PKS menilai ada sejumlah kendala dalam program kerja Anies Baswedan khususnya rumah DP nol rupiah. Menurut Anggota Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi, pelaksanaan kebijakan rumah DP nol rupiah itu kurang cepat.

"Kalau saya melihat secara umum program jalan. Tapi kan di dalam lapangan itu pasti ada kendala-kendala.Misalnya di DP nol rupiah itu. Saya melihat kurang cepat karena itu menjadi prioritas. Itu sudah jalan. Buktinya di Pondok Kelapa misalnya kan. Tapi harapannya itu masyarakat segera hasil lain. Kendala itu kan bukan hanya di Pak Anies saja, namun hal-hal lain yang terkait," jelasnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

Suhaimi meminta agar program rumah DP nol rupiah di lokasi lain disegerakan dan prosesnya dipercepat. Kendala yang mengganggu terlaksananya program ini juga harus segera ditindaklanjuti.

"DP nol rupiah itu disegerakan dengan proses lebih cepat lagi. Dan juga tentu hal-hal yang kira-kira mengganggu percepatan harus segera diatasi termasuk koordinasi dengan teman-teman DPRD," ujarnya.

Suhaimi juga menilai pembangunan rumah DP nol rupiah menjadi salah satu keberhasilan Anies dalam dua tahun kepemimpinannya, kendati masih ada catatan-catatan di lapangan yang perlu diperbaiki.

"Seperti DP nol rupiah. Program itu harapan masyarakat tinggi, tapi masyarakat masih merasa harga tinggi misalnya. Apakah itu diturunkan, mungkin. Atau penghasilan masyarakat miskinnya dipacu agar bisa memiliki rumah DP 0 rupiah. Kedua, percepatannya di beberapa wilayah. Saya kan di dapil enam, akan dibangun berikutnya. Itu kan butuh dipercepat," pungkasnya.