Pemprov DKI gandeng BNI dan Bank Mandiri layani pembayaran PBB

Merdeka.com - Untuk meningkatkan pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan memorandum of understanding (MoU) dan menggandeng dua bank swasta. Keduanya adalah Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Mandiri.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Endang Widjajanti menyatakan, tujuan daripada MoU ini adalah mempermudah masyarakat untuk membayar PBB itu.

"Ada dua bank lagi yang bekerjasama yakni BNI dan Bank Mandiri," kata Endang, di Balai Kota, Jakarta, Senin (8/4).

Sebelumnya hanya ada dua bank yang bekerjasama dalam pelayanan pembayaran pajak, Bank DKI dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Akan tetapi, warga Jakarta merasa kesulitan karena antrean yang banyak. Padahal pembayaran pajak itu bisa dilakukan dengan menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank bersangkutan.

"Kemarin di Bank DKI sempat down selama 10 hari karena adanya lonjakan beban," jelas Endang.

Endang menambahkan, penandatanganan MoU dengan BNI dan Bank Mandiri akan dilakukan pada Rabu, 10 April mendatang di Balai Kota Jakarta. Setelah diadakan pertemuan, kedua bank tersebut mau menurunkan transaction fee dari Rp 5.000 menjadi Rp 1.500 sama seperti dua bank sebelumnya.

"Ke depan akan ada bank lain yang bekerjasama, harapannya semua bank yang belum melayani bisa bergabung," harapnya.

"Hampir semua bank menawarkan Rp 5.000 per transaksi. Tapi karena ada yang Rp 1.500 harus disamakan, jika tidak nanti kita yang diperiksa oleh BPK," tandasnya.