Pemprov DKI bakal beri keringanan biaya penunggak rusun

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) bakal memberikan keringanan biaya bagi warga memiliki tunggakan pembayaran rumah susun alias rusun. Biaya keringan pembayaran rusun berlaku untuk warga memiliki penghasilan rendah.

"Iya, pasti kalau mereka betul-betul tidak mampu pasti kita bantu. Kan ada banyak golongan nih, satu dia tidak mampu, betul-betul tidak mampu karena apa? Karena dia tidak bisa bekerja kami harus rawat, itu tanggung jawab negara," kata Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Jakarta, Selasa (5/9).

Djarot bahkan mengatakan, bagi warga yang benar-benar tak mampu membayar bakal diringankan biayanya hingga 100 persen alias gratis. Kepada mereka yang dianggap berasal dari keluarga tak mampu secara ekonomi bakal dicarikan solusi melalui Badan Amal Zakat Infaq dan Shadakah (Bazis).

"Kita lihat bisa sampai 100 persen kalau umpama mereka enggak mampu. Yang kami lindungi, yang kami subsidi adalah mereka yang tidak mampu yang renta," kata Djarot.

Mantan wali kota Blitar ini mengingatkan, keringanan biaya ini khusus untuk warga kurang mampu. Sedangkan warga umum yang menempati rusun harus bayar sesuai dengan aturan.

"Sedangkan yang masih mampu jangan dong. Kalau mereka mengatakan iurannya untuk bayar sewa mahal enggak apa-apa, barangkali ada yang lebih murah, karena sekali lagi rusun selalu setiap hari saya selalu ketemu di sini yang mendaftar banyak, dan mau bayar sewa, karena dia menganggap sewanya sangat murah, dibandingkan di luar," pungkasnya.