Pembahasan APBD DKI 2021, PDIP Pertanyakan Pinjaman PEN untuk Infrastruktur
Merdeka.com - DPRD dan Pemprov DKI Jakarta melakukan rapat pembahasan APBD 2021 di Cisarua, Jawa Barat. Hari pertama rapat, DPRD mengajukan sejumlah pertanyaan terkait mata anggaran yang disusun dalam kebijakan umum APBD prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS).
"Jadi di sana memang kemarin masih pertanyaan-pertanyaan dari DPRD, setelah paparan eksekutif, belum sampai ada jawaban," kata anggota Badan Anggaran DPRD, Johny Simanjuntak, Kamis (5/11).
Dari Fraksi PDIP, Johnny mengatakan, mengajukan banyak pertanyaan terkait penggunaan pinjaman dana dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah pusat.
Salah satu yang disoroti fraksi berlambang kepala banteng itu adalah pemanfaatan dana pinjaman PEN untuk proyek Jakarta International Stadium (JIS) atau Taman Ismail Marzuki (TIM).
Dia yang mewakili PDIP menilai alokasi untuk melanjutkan proyek tersebut tidak tepat, sebab pemulihan ekonomi di dua proyek tersebut tidak signifikan. Dibanding mendanai keberlanjutan proyek JIS atau TIM, Pemprov DKI sebaiknya menggunakan dana pinjaman PEN untuk stimulus pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Kita harapkan kenapa tidak kita berikan ini sebagai stimulus ekonomi kepada UMKM, terus meningkatkan lagi Bansos, memberikan subsidi lagi kepada siswa-siswa yang notabene masih banyak yang tidak memiliki hp android," tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan PEN merupakan program pemerintah pusat terkait pembangunan. Sementara untuk penanganan Covid, Pemprov DKI menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT).
"Jadi memang anggaran itu lewat SMI untuk pembiayaan infrastruktur, karena memang pembiayaannya dari PT SMI. Jadi tujuan dari anggaran yang disalurkan lewat SMI adalah agar proyek-proyek infrastruktur di daerah tidak terhenti akibat adanya pandemi," kata Anies, Rabu di Tanjung Priok usai menghadiri apel kesiapsiagaan musim hujan (4/11).
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi praktik korupsi yang terjadi di lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca SelengkapnyaAHY menjelaskan, berbagai program yang digagas oleh Presiden Joko Widodo hingga saat ini seperti pembangunan infrastruktur, akan tetap dilanjutkan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mendorong Heru Budi untuk turun langsung ke masyarakat supaya tak tidak terlalu kaku
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaPenggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Baca SelengkapnyaAHY meminta pemerintah untuk fokus pada pembenahan ekonomi masyarakat lebih dulu.
Baca SelengkapnyaMantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaEtika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca Selengkapnya