Pejabat Dinkes DKI Pamer Gaji Rp34 Juta Per Bulan Belum Lapor Semua Aset di LHKPN
Merdeka.com - Inspektur DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat mengatakan Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ngabila Salama telah diminta melakukan perbaikan terhadap Laporan Harta Kekayaaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Diketahui, Ngabila belakangan viral lantaran membeberkan nominal gajinya sebagai pejabat Dinkes DKI Jakarta di akun media sosial Twitternya @ngabila pada 15 Mei 2023. Buntut cuitannya itu, Dinkes DKI telah memanggil Ngabila untuk dimintai keterangan.
"Ya kemarin Bu Kadis (Kesehatan) sudah dalam pertemuan memanggil yang bersangkutan, sudah memerintahkan yang bersangkutan untuk segera melakukan pembetulan LHKPN," kata Saefuloh kepada wartawan, Selasa, 23 Mei 2023.
Pada cuitannya di lini Twitter, Ngabila sesumbar mengatakan sebagai pejabat eselon empat, dia digaji Rp34 juta per bulan. Sementara itu, berdasarkan LHKPN 2022, total harta kekayaan Ngabila yang tercatat hanya Rp73.188.080.
"Ya beliau sudah mengakui bahwa belum seluruhnya asetnya dilaporkannya di LHKPN," ungkap Syaefuloh.
Dalam laman LHKPN, Ngabila didapati hanya memiliki aset berupa satu unit mobil Taruna CX 2000 seharga Rp40 juta yang merupakan warisan. Dia juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp33.188.080. Tercatat, dia tidak mempunyai kekayaan berupa tanah, bangunan, maupun utang.
Oleh sebab itu, Syaefuloh menyebut pihaknya telah meminta Ngabila untuk segera melaporkan seluruh aset kekayaaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Maka dari itu kita dorong dan instruksikan (Ngabila) bisa segera melaporkan hal seluruh aset yang dimiliki beserta sumber perolehannya secara baik dan benar ke KPK," terang Syaefulloh.
Selanjutnya, Syaefulah menerangkan Inspektorat telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Ngabila pada Rabu (24/5) hari ini. Ngabila, kata dia, bakal diedukasi untuk menaati aturan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan pola hidup sederhana.
Reporter: Winda Nelfira
Sumber: Liputan6.com
(mdk/tin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pejabat itu mengungkap wajib setor ke Bupati Garut Rp2,5 juta per bulan
Baca SelengkapnyaPemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024
Baca SelengkapnyaPelaku terancam hukuman penjara seumur hidup atau mati akibat perbuatannya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kepala puskesmas juga menahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi hak pegawai.
Baca SelengkapnyaPenangkapan dilakukan di dua lokasi berbeda, dimana salah satu tersangka ada pegawai Lapas.
Baca SelengkapnyaBesaran THR yakni penghasilan gaji 100 persen dari penghasilan satu bulan yang diterima pada bulan Maret
Baca SelengkapnyaAturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.
Baca SelengkapnyaCaleg DPRD SUmsel MM melapor ke polisi. Dia mengaku sebagai korban penipuan dan penggelapan terkait transaksi suara pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPolisi gadungan melakukan penipuan hingga ratusan juta. Kini diamankan pihak. kepolisian.
Baca Selengkapnya