Merdeka.com - Pengusaha di Jalan KH Agus Salim atau yang lebih dikenal Jalan Sabang melakukan audiensi dengan DPRD DKI Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, mereka menolak rencana revitalisasi kawasan Sabang yang akan memfasilitasi pedagang kaki lima (PKL) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Hadir dalam audiensi tersebut, Ketua PPS, Ganefo Dewi Sultan dari perwakilan pengusaha. Sementara dari dari unsur pemerintah daerah, hadir wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi.

Kuasa hukum PPS Nasatya Danisworo mengatakan, rencana tersebut membuat resah para pemilik toko yang selama ini menjalankan bisnis di lokasi tersebut. Sebab berpotensi merugikan.

Area parkir di Kawasan Sabang yang direncanakan akan berada hanya di sebelah kiri jalan bakal mengurangi ketersediaan lahan parkir pengunjung tempat-tempat usaha di kawasan jalan Sabang.

"Jika dilaksanakan ini mengurangi kapasitas parkir akan mempersulit calon konsumen pengusaha dan mengurangi kunjungi. Otomatis pengunjung akan meninggalkan. Sekarang sulit cari parkir," kata Natasya, di ruang serbaguna DPRD DKI, Rabu (15/1).

"Lalu tidak memaparkan juga analisis lalu lintasnya. Diketahui Jalan Sabang itu satu arah premis yang dibangun karena lalu lintas macet. Lalu sekarang mau dilebarkan trotoar, apa akan tidak macet," imbuhnya.

Pihaknya memandang rencana Pemprov DKI Jakarta tersebut tidak disertai dengan kajian yang memadai.

"Tidak disebutkan landasan hukumnya. Kalau kajian kok tidak disebutkan kajian ekonomisnya. Kami kan terdampak," ujar dia.

Proses sosialisasi yang dilakukan pun dinilai tidak transparan. Selain itu, tidak banyak juga pemilik toko yang diundang dalam sosialisasi.

"Dari paguyuban hanya sedikit yang menerima undangan. Kalau pun ada, waktunya sangat mepet kok mepet sekali," jelasnya.

"Lalu kami kagetkan ada perwakilan bisa hadir menyaksikan yang hadir bukan pengusaha asli Sabang tapi kebanyakan PKL yang bukan pengusaha asli (pemilik toko kawasan Jalan Sabang)," pungkasnya.

DPRD Minta Trotoar Jalan Sabang Tak Ditempati PKL dan Parkir

Terkait hal ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani meminta pihak Kota Administrasi Jakarta Pusat memperhatikan aspirasi dari pemilik toko Kawasan Sabang. Mengingat mereka sudah lama berbisnis di kawasan tersebut.

Dengan demikian, para pemilik toko telah memberikan kontribusi pada pendapatan daerah. Salah satunya lewat pajak yang mereka bayar.

"Pak Wakil (Wali Kota Jakarta Pusat) untuk dibantu, keluhan pedagang, bayar pajak, lebih diperhatikan penataannya. Ini sudah ada tahun 1958. Kemarin tempat pedagang tertutup PKL," ungkap dia.

Zita pun mengakui bahwa Kawasan Sabang sudah semrawut. Karena itu penataan, baik PKL hingga tempat parkir perlu dilakukan.

"Tolong PKL ditata agar tidak tertutup, parkir motor juga diatur," kata dia.

Tanggapan Pemkot Jakpus Soal Protes Pedagang di Jalan Sabang

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi memastikan, pihaknya bakal menampung berbagai aspirasi terkait rencana revitalisasi kawasan jalan Sabang. Termasuk dari pihak para pemilik toko.

"Jadi sama-sama kita ketahui ini sebenarnya baru rencana. Rencana itu kalau kata orang betawi, bisa iya, bisa enggak," kata dia, di ruang rapat serbaguna DPRD DKI, Rabu (15/1).

"Kami menampung aspirasi warga apa sih masukkannya. Kita menampung. Ini belum dibungkus," lanjut Irwandi.

Dia pun meminta para pemilik toko di kawasan jalan Sabang tidak perlu khawatir. Pihaknya bakal melaksanakan kajian komprehensif terkait rencana tersebut.

"Ini baru konsep seperti apa ditata. Masih jauh. Kita akan komprehensif," tegas dia.

Dia menambahkan, tujuan utama program revitalisasi, yakni untuk mengembalikan kejayaan kawasan jalan Sabang sebagai salah satu tempat 'nongkrong' warga ibu kota. "Goal (tujuan) kita mengembalikan kejayaan sabang. Ingin mengembalikan kayak saya jaman SMA kita ingin hidupkan lagi," jelas Irwandi.

"Intinya kita support kalau ada pengaduan laporkan ke kelurahan kalau tidak ada respon ke wali kota. Bapak ibu janhan khawatir tidak ada parkiran hilang dan lain-lain," tandasnya.