Jokowi cuek DPRD tak cairkan semua anggaran BUMD

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta memperkirakan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk BUMD akan disetujui sekitar Rp 800 miliar dari pengajuan Pemprov DKI yang diusulkan sebesar Rp 1 triliun lebih. Sebab, legislator menilai anggaran Pemprov tidak mencukupi dalam pemberian suntikan dana terhadap BUMD.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak mempersoalkan jika akhirnya PMP hanya disetujui sebesar Rp 800 miliar. Karena, berdasarkan hitung-hitungan pengajuan Rp 1 Triliun sudah sesuai dengan kebutuhan BUMD.

"Ya diperbaiki. Yang PMP, yang ditolak yang mana, ya dikurangi, tapi itung-itungannya kan ada kalau kita itu," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (26/8).

Mantan wali kota Solo ini mengatakan PMP sebesar Rp 1 triliun sudah sesuai kebutuhan ketiga BUMD. Ia memisalkan suntikan dana untuk Bank DKI yang diajukan senilai Rp 450 miliar digunakan sebagai ekspansi bank tersebut.

"Ya kebutuhan, kebutuhan misalnya di bank DKI karena ada peluang pasar untuk ekspansi perusahaan, keuntungan perusahaan ini setiap tahunya sudah kelihatan, sekian persen, kelihatan," jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengaku pengajuan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai dasar RAPBD P tahun 2013 sudah dimasukan ke DPRD sejak dulu. Tetapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh Pemprov.

"Saya enggak hafal. Tanya ke tanya ke tanya ke Bappeda, Bappeda, Bappeda," ucapnya.

Dia mengatakan jika APBD P ini sampai terlambat pengesahan dan pengajuan ke Mendagri maka akan dikenai sanksi. Adapun, sanksi apa yang diterima oleh Pemprov, Jokowi mengaku tidak tahu.

"Ya enggak tahu, kita pengennya semuanya pengennya cepet, cepet, cepet, tapi kalau enggak bisa cepet gimana?" ucapnya.