Jokowi akhirnya curhat masalah banjir ke pimpinan DPRD
Merdeka.com - Sejak dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo kurang harmonis dengan mitranya DPRD. Tapi hari ini, pria yang akrab disapa Jokowi itu mengadakan silaturahmi ke gedung yang terletak bersebelahan dengan kantornya.
Jokowi ditemani Deputi Keuangan DKI Hasan Basri dan Sekda Fadjar Panjaitan. Mereka duduk satu meja bersama pimpinan DPRD, Ketua Ferrial Sofyan, dan dua wakilnya Triwisaksana, dan Inggard Joshua. Dalam pertemuan itu, Jokowi fokus curhat terkait bencana banjir sepekan lalu.
"Pertama banjir, jebolnya tanggul Latuharhary. Tadi malam kita anggap selesai dan sudah dilewati kereta dan sudah diserahkan ke Kementerian PU," ujar Jokowi dalam sambutannya di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta, Selasa (22/1).
Kemudian Jokowi memberikan laporan penanganan banjir di Gedung Plaza UOB, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat. Dirinya mengaku sudah mengecek ke gedung tersebut.
"Kedua, di UOB kami cek tadi pagi, lantai ke tiga masih separuh, Insya Allah malam hari ini selesai. Ketiga, masalah di Pluit kenapa air di sana gak turun karena pompa teredam, 4 pompa masih belum bisa jalan," jelas Jokowi.
Dia mengusulkan agar DPRD turut memberikan perhatian agar penanganan masalah banjir di Jakarta bisa segera selesai.
"Kemarin kami sudah ketemu presiden, agar pusat dipercepat juga, kemudian sodetan. Percepatan Ciliwung dan pembebasan tanah, sehingga nantinya ada 4 sungai yang dinormalisasi, Ciliwung, Pesanggrahan, Sunter, Kali Angke. Mudah-mudahan cepat atasi banjir di Jakarta," paparnya.
Jokowi juga berharap semua pihak menyambut baik usulannya agar semua gedung membuat sumur resapan mengurangi genangan air ketika musim hujan tiba.
"Dalam 4 meter, ada yang 6 meter 200 meter dan lebar 1 meter. Ini kalau bisa ratusan ribu kita buat. Segala jurus kita pakai untuk atasi banjur. Pompa-pompa segera dipasang, mudah-mudahan segera ada lampu hijau dari Kementerian PU," ujar Jokowi.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaHasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaAHY sudah punya rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Menteri ATR/BPN.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca SelengkapnyaBagi Golkar, selalu menerima dengan tangan terbuka untuk kader-kadernya untuk kembali lagi.
Baca SelengkapnyaRAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan menilai Jokowi dan Ganjar memiliki karakteristik sama dengan menyapa langsung masyarakat yaitu blusukan.
Baca SelengkapnyaPDIP menyarankan pembuktian kesaksian mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi di kasus E-KTP.
Baca SelengkapnyaJokowi akhirnya merespons pernyataan PDIP bahwa dirinya bukan lagi kader partai berlambang banteng hitam moncong putih itu.
Baca Selengkapnya