Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Inspektorat DKI minta laporan keuangan 2016 selesai akhir Maret

Inspektorat DKI minta laporan keuangan 2016 selesai akhir Maret Gedung Balai Kota DKI Jakarta. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka persiapan pelaksanaan rekonsiliasi dan review laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2016.

Rapat yang diadakan di Lantai 22 Blok G, Gedung Balai Kota DKI Jakarta ini diikuti oleh pimpinan maupun perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Kantor Pengelolaan Keuangan Daerah (KPKD) dari lima wilayah kota dan Kabupaten Administrasi Jakarta.

Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Zainal, mengatakan pihaknya bersama BPKD akan mendorong percepatan laporan keuangan tahun 2016 untuk segera diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) DKI Jakarta dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Jadi laporan keuangan sebelum disampaikan kami review terlebih dahulu. Untuk mempercepat waktu mulai sekarang bekerja sama dengan BPKD melakukan rapat koordinasi," kata Zainal, di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (12/1).

Zainal menambahkan, selama ini review hanya dilakukan di tingkat provinsi. Namun, ke depannya untuk percepatan laporan, review ini akan dilaksanakan di tingkat kota dan kabupaten.

"Kemudian nanti hasil tersebut akan disamakan di tingkat provinsi. Jadi di tingkat provinsi tinggal melakukan review berdasarkan hasil rekonsiliasi tingkat kota," ujar Zainal.

Zainal berharap dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk menyelaraskan peran dan fungsi Inspektorat Kota dan KPKD dapat membuat laporan keuangan semakin cepat, bagus dan efektif.

"Targetnya akhir Maret sudah diserahkan, maka kami mulai tahapan-tahapan penyusunan," tandasnya.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Baca Selengkapnya
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya
Masih Lengkapi Berkas, Polisi Bakal Periksa SYL Usai Pemilu 14 Februari 2024

Masih Lengkapi Berkas, Polisi Bakal Periksa SYL Usai Pemilu 14 Februari 2024

Pemeriksaan diperlukan untuk melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa penuntut umum.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Diperiksa KPK, Ahmad Muhdlor Ali: Semoga jadi Awal Kebaikkan Sidoarjo

Diperiksa KPK, Ahmad Muhdlor Ali: Semoga jadi Awal Kebaikkan Sidoarjo

Pemeriksaannya terjeda beberapa saat karena bertepatan salat Jumat.

Baca Selengkapnya
Daftar 4 Perusahaan Debitur LPEI Diduga Lakukan Korupsi, Ada Perusahaan Sawit hingga Batubara

Daftar 4 Perusahaan Debitur LPEI Diduga Lakukan Korupsi, Ada Perusahaan Sawit hingga Batubara

Total pinjaman 4 perusahaan ekspor tersebut mencapai Rp2,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Baca Selengkapnya
Revisi UU Pilkada, Komisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah hingga Februari 2025

Revisi UU Pilkada, Komisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah hingga Februari 2025

Masa jabatan Pj kepala daerah berakhir pada Desember 2024.

Baca Selengkapnya
83 Lembaga Survei Sudah Daftar ke KPU untuk Pemilu 2024

83 Lembaga Survei Sudah Daftar ke KPU untuk Pemilu 2024

Komisioner KPU RI, August Mellaz mengatakan, pendaftaran bagi lembaga survei sudah ditutup pada 15 Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Polisi Ancam Jemput Paksa Siskaeee Jika Kembali Mangkir Pemeriksaan

Polisi Ancam Jemput Paksa Siskaeee Jika Kembali Mangkir Pemeriksaan

Siskaeee sedianya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada Senin 15 Januari 2024 kemarin. Namun Siskaeee mangkir.

Baca Selengkapnya