Ini alasan KPU DKI soal besarnya dana kampanye pasangan calon
Merdeka.com - Komisioner KPU DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos mengatakan, jumlah dana kampanye untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terbilang sangat besar. Bukan tanpa sebab pasangan calon membutuhkan dana besar dalam kampanye.
Menurutnya, dana maksimal yang digunakan para kandidat mencapai Rp 203 miliar.
"Pertama kami kan sebelum menetapkan, kami harus berkoordinasi dengan LO pasangan calon, cara penghitungannya sudah ada di peraturan KPU. Ternyata misalnya hitungan kami itu dirasa begini, untuk rapat umum di awal kan kami hanya mengalokasikan untuk 20 ribuan peserta sementara daya tampung seperti GBK itu 100 ribuan berarti kalinya lebih banyak lagi," kata Beauty saat ditemui di KPU Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, (9/11).
Lebih lanjut, Begitu menambahkan, dana yang dikeluarkan para pasangan calon untuk kampanye tatap muka atau berbagai pertemuan terbatas. Sebab cara kampanye para calon saat ini lebih banyak blusukan ke rumah warga-warga.
"Mereka ingin lebih banyak lagi (kampanye tatap muka) karena sekarang kan berbeda dengan yang lalu-lalu," ucap Betty..
Sementara itu untuk pengeluaran dana kampanye tim relawan diarahkan satu pintu. Sehingga laporan dana kampanyen hanya ada di pasangan calon.
"Jadi katakanlah punya empat puluhan tim relawan 1 hari melakukan kegiatan sekian kali, lalu di kali frekuensi kegiatan, dikali dengan jumlah orang itu tentu lebih banyak yang melakukan kampanye kan, " terang Betty.
"Tadi bisa partai politik bisa tingkatan cabang ranting sampai DPW untuk melakukan kegiatan kampanye Pasangan calon. Lalu pasangan calon sendiri dan juga tim kampanye yang sudah terdaftar. Mereka juga diperbolehkan dalam peraturan KPU untuk melakukan perbanyakan bahan kampanye 35 persen dari jumlah DPT yang sudah kita tetapkan dikatakan kalau 25.000 itu sekian-sekian," sambung Betty.
Sehingga, angka muncullah angka Rp 203 miliar untuk kegiatan kampanye para pasangan calon.
"Jadi itulah angka yang paling moderat yang dapat kami keluarkan hasil perbincangan dengan tim kampanye. Bahkan tim kampanye minta lebih-lebih lagi itu termasuk dalam laporan penerimaan dan pengeluaran sumbangan dana kampanye, " ujar Betty.
(mdk/sho)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPU Tutup Mata Laporan PPATK Ada Aliran Dana Trilunan ke Partai Jelang Pemilu 2024
Sementara, terkait sanksi bagi caleg yang tidak melaporkan atau menyerahkan dana kampanyenya tidak akan ditetapkan sebagai calon terpilih jika dia menang.
Baca SelengkapnyaSekjen PSI soal Dana Kampanye Rp180 Ribu: Bukan Salah, tapi Belum Selesai Diinput
PSI telah menyelesaikan penginputan laporan penggunaan dana kampanye ke KPU.
Baca SelengkapnyaBawaslu Jadikan Temuan PPATK untuk Verifikasi Sumber Dana Kampanye
Setiap pasangan calon diperbolehkan menerima sumbangan dari sejumlah pihak.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaKuota KIP Kuliah Merdeka 2024 Capai 985.577 Mahasiswa, Total Anggaran Rp13,9 Triliun
Besarannya ditetapkan berdasarkan perhitungan indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi.
Baca SelengkapnyaKaesang Hargai Keputusan DKPP kepada Ketua KPU
DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua dan Anggota KPU RI.
Baca SelengkapnyaKPU Beri Waktu PSI Satu Hari Perbaiki Laporan Awal Dana Kampanye Rp180 Ribu
KPU memberikan waktu 1 hari kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk memperbaiki laporan awal dana kampanye (LADK).
Baca SelengkapnyaDana Awal Kampanye Parpol: PSI Baru Keluarkan Rp180.000, PDIP Rp115 Miliar
Pendapatan partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu sebesar Rp2.002.000.000 atau sekitar Rp2 miliar.
Baca SelengkapnyaKPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU
"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali
Baca Selengkapnya