Fokus Bangun RDF, Anggaran APBD 2023 ITF Sunter Masuk SiLPA
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta fokus membangun Refuse Derived Fuel (RDF) untuk mengelola sampah di Ibu Kota. Padahal, DPRD telah menyetujui agar Pemprov membangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter tahun ini dengan memberikan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp577 miliar.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, PMD tersebut akan masuk ke Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2023.
“Ya mungkin tidak diserap, masuk ke SiLPA,” kata Asep kepada wartawan di Balai Kota, Kamis (27/4).
Selain itu, Asep menjelaskan bahwa PMD itu juga bisa dialihkan untuk pembangunan lain asalkan sudah mendapatkan persetujuan DPRD dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
“Atau mungkin bisa dimanfaatkan oleh Jakpro untuk kegiatan lainnya dengan persetujuan dewan. Jadi harus melalui proses lagi. Yang kemarin ditujukan untuk pembangunan ITF, uangnya sudah masuk, mungkin nanti di APBD perubahan tetap harus persetujuan DPRD, Pak Gubernur, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” ujar Asep.
Untuk tahun ini, lanjut Asep, pihaknya sedang mencari pendanaan untuk membangun RDF di Rorotan, Jakarta Utara. Ia akan menggunakan lahan Dinas Pertamanan dan dan Hutan Kota (Tamhut) yang akan dialihfungsikan kepadanya.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Tamhut DKI, itu punya area cukup luas di Rorotan dan InsyaAllah bisa dimanfaatkan untuk RDF itu. Mudah-mudahan itu bisa kami bangun di tahun depan konstruksinya," jelas Asep.
Asep berharap, pembangunan ini dapat dilakukan menggunakan APBD 2024. Namun, ia juga akan mencari sumber pendanaan lain dengan bekerjasama dengan pemerintah pusat.
“iya, rencananya kita lagi mencari sumber pendanaannya. Mudah-mudahan bisa diajukan di APBD 2024 atau kita akan menggunakan sumber dana lain, bisa saja APBN atau loan (pinjaman) dari pemerintah pusat, atau dari Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup,” tambah Asep.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono harus semakin intensif melakukan peninjauan pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaPermintaan dana insentif itu disampaikan tersangka secara langsung dan ASN dilarang membahasnya.
Baca SelengkapnyaAHY sudah punya rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Menteri ATR/BPN.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaHasto menyampaikan, hal serupa juga telah disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Hari Ulang Tahun PDIP beberapa waktu yang lalu.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca SelengkapnyaPDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.
Baca SelengkapnyaHeru budi menjawab tudingan dirinya telah melanggar aturan usai setop pembangunan ITF Sunter.
Baca Selengkapnya