DPRD Sebut Pencari Suaka Bukan Tanggung Jawab Pemprov DKI
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik menegaskan, permasalahan tentang pencari suaka sama sekali bukan tanggung jawab Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
"Ada pihak berwenang yang harus sigap untuk mengatasi masalah itu," katanya seperti dilansir dari Antara, Kamis (18/7).
Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra itu mengatakan, segala yang telah dilakukan Pemerintah DKI Jakarta hanya sebatas atas nama kemanusiaan.
"Kalau DKI kemarin itu menyediakan tempat karena masalah kemanusiaan daripada tidur di pinggir Jalan Kebon Sirih yang notabenenya masuk ring satu dan semakin tak elok dipandang," ujarnya.
Di Jalan Kebon Sirih juga terdapat Kantor DPRD DKI Jakarta, pintu belakang Kantor Wakil Presiden, Gedung Dewan Pers, anak perusahaan MNC Group, dan lain-lain, serta dekat dengan Wisma ANTARA.
Lebih lanjut, Taufik menyarankan, UNHCR selaku pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam mengatasi masalah pencari suaka itu untuk segera berupaya dan mencari solusi agar tidak semakin terjadi pergesekan dengan warga DKI Jakarta.
"Pasti ada pergesekan, buat resah warga kita sendiri. Segera tanganilah itu pihak UNHCR," terangnya.
Hal itu sesuai dengan posisi Indonesia yang bukan merupakan negara pelaku penandatanganan Konvensi Wina 1951 tentang Pengungsi sehingga tidak berkewajiban mengurus mereka, selain atas nama kemanusiaan.
Di sisi lain, negara ketiga yang mempunyai kewajiban menerima pengungsi itu, di antaranya Australia, negara-negara di Eropa, dan Amerika Serikat saat ini sangat membatasi jumlah pencari suaka. Keadaan itu menjadi penyebab utama penumpukan pengungsi di negara-negara transit laiknya Indonesia.
Sejak dua pekan lalu puluhan pengungsi dan pencari suaka ramai-ramai menggelar tenda di depan Kantor UNHCR di Jakarta, di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka bukan saja terdiri dari kaum laki-laki saja, namun juga perempuan dan anak balita. Kehadiran mereka sangat mencolok mata dan mereka mendirikan tenda-tenda tipis di trotoar jalan serta jalur hijau yang sangat dekat dengan badan jalan.
Sebenarnya mereka sudah menempati rumah penampungan pengungsi dan pencari suaka yang disediakan Indonesia, yaitu di bekas Markas Kodim 0503/Jakarta Barat di Kalideres; namun mereka ramai-ramai pindah ke sana bersama rekan-rekannya yang ditampung di Bogor, dan lain-lain lokasi. Di rumah penampungan itu, terdapat 1.271 jiwa pengungsi dan pencari suaka.
Kehadiran pengungsi dan pencari suaka yang jumlahnya bertambah di sana tidak pelak menimbulkan gesekan dengan warga setempat. Terdapat aksi penolakan dari warga pada Jumat (12/7) dalam bentuk protes serta pemasangan berbagai spanduk yang berisi penentangan keberadaan pencari suaka di wilayah mereka.
Hingga kini, lurah dan camat Kalideres beserta RT dan RW setempat masih berdialog dengan warga tentang hal itu, sesuai perintah Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Muhammad Zen, saat ia berkunjung ke tempat penampungan pengungsi dan pencari suaka, Senin (15/7).
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Mulai Bertahap Menata Identitas Warga Berdomisili Luar Jakarta
tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas
Baca SelengkapnyaCagub DKI Jakarta Ditentukan Prabowo, Tak Mesti Kader Gerindra
Partai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPRD DKI Heran Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam
Sebelumnya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi perencana membangun rusun baru untuk menampung warga eks Kampung Bayam
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan
Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaPKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI
Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dugaan Titipan Proyek Bandung Smart City, Empat Anggota DPRD Diperiksa
KPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.
Baca SelengkapnyaBerapa Dana Digelontorkan Pemprov DKI Jakarta Jika Pilgub Jakarta 2 Putaran?
Kesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPolisi Belum Kembalikan Berkas Perkara Firli, Begini Respons Kejati
Kejati DKI Jakarta memastikan tidak ada konsekuensi apapun, jika polisi belum selesai melengkapi petunjuk JPU meski melewati tenggat waktu.
Baca Selengkapnya