DPRD Minta Wisma Atlet Dikelola Pemprov DKI: Banyak Kuntilanak
Merdeka.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar Wisma Atlet Kemayoran dikelola Pemerintah Provinsi. Ketua Komisi D Ida Mahmudah menilai, lebih baik bangunan tersebut dikelola dibandingkan kosong karena Covid-19 sudah melandai.
"Kita enggak perlu gengsi lah Pemda DKI ini. Kan pemerintah pusat itu orang tua kita. Nah sekarang tambah lagi Wisma Atlet dari pada mangkrak, lama kosong, banyak kuntilanaknya. Banyak kuntilanak, Pak, serius," kata Ida saat rapat DPRD, Rabu (1/2).
Ida mengusulkan, Wisma Atlet bagian atas dijadikan tempat hunian. Kemudian, bawahnya, dijadikan rumah sakit.
"Saya pikir tidak ada salahnya juga Pemda DKI memproses itu, untuk kita minta. Jadikan rusun atasnya, bawahnya kita buat rumah sakit. Rumah sakit anak lah, kita kan butuh," tambah Ida.
Ida juga bercerita, dahulu pernah berdiskusi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah agar Wisma Atlet dikelola Pemprov. Namun saat itu terjadi pandemi sehingga Wisma Atlet digunakan untuk merawat pasien Covid-19.
"Waktu masih ada almarhum Pak Saefullah, saya minta Wisma Atlet untuk jadi rusunawa. Kenapa kita musti malu? Kita minta saja. Saya sudah diskusi dengan Pak Saefullah, baru tahap diskusi, lalu Covid, akhirnya dipakai Covid," ujar Ida.
Mendengar hal tersebut, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko menjawab bahwa hal tersebut memungkinkan. Namun, Sarjoko belum melihat kebutuhan di daerah tersebut.
"Tentu ini sangat memungkinkan, Bu. Namun, memang pangsanya kita belum bisa memotret karena selama ini kita belum pernah mengidentifikasi kebutuhan rusunawa sekitar situ," tutur Sarjoko.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran Jakarta resmi ditutup pada Jumat, 31 Maret 2023
Baca SelengkapnyaMentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta bakal menggelar perayaan malam tahun baru menuju 2024 di kawasan Bundaran HI
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Baca SelengkapnyaKPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.
Baca SelengkapnyaKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta penegak hukum menyelidiki kasus dugaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota membeli lahan sendiri di Kalideres.
Baca SelengkapnyaErick berkelakar, jika BUMN diminta mengelola Kota Tua seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), hal itu patut dipertimbangkan.
Baca SelengkapnyaPKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.
Baca SelengkapnyaDari data terakhir yang dihimpun hingga 26 Maret 2024, Jakarta Barat menjadi wilayah dengan penyebaran kasus DBD terbanyak yakni 716 kasus.
Baca Selengkapnya