Djarot tak masalah Plt gubernur rombak APBD DKI
Merdeka.com - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Djarot Saiful Hidayat tidak masalah jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2017 diubah oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI dan anggota DPRD DKI. Menurutnya, yang terpenting adalah subtansinya tidak berubah.
Walaupun begitu, Djarot menyakini, Sumarsono atau akrab disapa Sony itu tidak akan macam-macam melakukan perubahan jauh dari substansi pembangunan ibu kota.
"Enggak apa-apa. Makanya nanti secara substansial akan kita lihat. Enggak apa-apa. Saya yakin secara substansial tidak dirubah, saya yakin itu. Paling yang diubah yang kecil-kecil," katanya seusai mengikuti pengajian di Jalan Radio Dalam VII, Jakarta Selatan, Selasa (6/12).
Mantan Wali Kota Blitar ini menduga, perubahan dalam APBD DKI 2017 karena adanya pembahasan antara eksekutif dengan legislatif. Walaupun begitu, dia menyerahkan masalah pembahasan itu kepada Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) DKI.
"Kita kan punya tim anggaran eksekutif yang betul-betul sudah memahami substansi. Kan ada Pak Sekda, Bappeda, BPKAD dan semua SKPD. Jadi mereka memahami itu," terangnya.
Djarot percaya TAPD DKI yang akan mampu mempertahankan proporsi anggaran dalam APBD DKI. Sehingga setelah nanti dirinya bersama pasangannya Basuki Tjahaja Purnama kembali aktif, akan meminta laporan dan pertanggungjawaban dari mereka.
"Saya percaya dan kita lihat saja nanti ya. Tentunya kita akan bisa minta informasi dan pertanggungjawaban dari tim anggaran eksekutif," tutupnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Djarot menegaskan tak ada instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hak angket
Baca SelengkapnyaTerdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaPenggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Partai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaBagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaPKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.
Baca SelengkapnyaUU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).
Baca SelengkapnyaBupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/1) sekitar pukul 09.12 WIB. Dia dikawal ketat petugas KPK.
Baca Selengkapnya