Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Djarot tak masalah Plt gubernur rombak APBD DKI

Djarot tak masalah Plt gubernur rombak APBD DKI Blusukan Djarot ke kampung Pelni KS Tubun. ©2016 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Djarot Saiful Hidayat tidak masalah jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2017 diubah oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI dan anggota DPRD DKI. Menurutnya, yang terpenting adalah subtansinya tidak berubah.

Walaupun begitu, Djarot menyakini, Sumarsono atau akrab disapa Sony itu tidak akan macam-macam melakukan perubahan jauh dari substansi pembangunan ibu kota.

"Enggak apa-apa. Makanya nanti secara substansial akan kita lihat. Enggak apa-apa. Saya yakin secara substansial tidak dirubah, saya yakin itu. Paling yang diubah yang kecil-kecil," katanya seusai mengikuti pengajian di Jalan Radio Dalam VII, Jakarta Selatan, Selasa (6/12).

Mantan Wali Kota Blitar ini menduga, perubahan dalam APBD DKI 2017 karena adanya pembahasan antara eksekutif dengan legislatif. Walaupun begitu, dia menyerahkan masalah pembahasan itu kepada Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) DKI.

"Kita kan punya tim anggaran eksekutif yang betul-betul sudah memahami substansi. Kan ada Pak Sekda, Bappeda, BPKAD dan semua SKPD. Jadi mereka memahami itu," terangnya.

Djarot percaya TAPD DKI yang akan mampu mempertahankan proporsi anggaran dalam APBD DKI. Sehingga setelah nanti dirinya bersama pasangannya Basuki Tjahaja Purnama kembali aktif, akan meminta laporan dan pertanggungjawaban dari mereka.

"Saya percaya dan kita lihat saja nanti ya. Tentunya kita akan bisa minta informasi dan pertanggungjawaban dari tim anggaran eksekutif," tutupnya.

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Djarot PDIP Dukung Hak Angket: Supaya Kita Bisa Mengevaluasi Kebijakan Pemerintah
Djarot PDIP Dukung Hak Angket: Supaya Kita Bisa Mengevaluasi Kebijakan Pemerintah

Djarot menegaskan tak ada instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hak angket

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi
PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi

Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Cagub DKI Jakarta Ditentukan Prabowo, Tak Mesti Kader Gerindra
Cagub DKI Jakarta Ditentukan Prabowo, Tak Mesti Kader Gerindra

Partai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.

Baca Selengkapnya
Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

UU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).

Baca Selengkapnya
Bupati Labuhanbatu yang Terjaring OTT Tiba di Gedung KPK, Status Hukum Diumumkan Sore Ini
Bupati Labuhanbatu yang Terjaring OTT Tiba di Gedung KPK, Status Hukum Diumumkan Sore Ini

Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/1) sekitar pukul 09.12 WIB. Dia dikawal ketat petugas KPK.

Baca Selengkapnya