Merdeka.com - Mantan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat berbicara mengenai masalah banjir di Jakarta yang belakangan terjadi. Djarot ingin Pemprov perbanyak ruang terbuka biru dengan mengeruk waduk.

"Kembalikan lagi ke natural kalau naturalisasi nangkep air ya memang harus ditangkap tapi dengan air melalui ruang terbuka biru kan udah ada ruang terbuka biru ni kayak kaya nabung, situ, waduk ini dikeruk," kata Djarot di markas PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (8/1).

Kemudian, lanjut dia, memperbanyak ruang terbuka hijau. Dia bilang, pada masa kepemimpinannya bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pihaknya memperbanyak sumur-sumur resapan untuk bisa menangkap air hujan.

"Itu karena sejak zaman dahulu kala memang kondisi geografis kondisinya di bawah ya bukan di atas dan dialiri oleh 13 sungai. Nah sekarang bagaimana alam yang sudah mati Jakarta yang sudah rusak seperti ini harus kita kembalikan pelan-pelan makanya ada revitalisasi waduk Pluit misalnya (waduk) Ria Rio dalam rangka apa, supaya dia bisa menampung air kan gitu perbanyak itu," tutur Djarot.

Bila perlu, kata Djarot, pembebasan lahan sebanyak banyaknya untuk peresapan air. Kemudian perbanyak menanam pohon penghijauan dan mengeruk waduk lambung.

Djarot juga ingin Pemprov DKI kerja setiap hari membersihkan sungai dan salurannya. PPSU di setiap kota harus dikoordinasikan dan dikumpulkan di Monas.

"Supaya tidak ada lagi namanya ada orangnya enggak ada, jangan lagi seperti itu. Kemudian alat-alat berat banyak banget kerja monitor kan begitu nah ini terus menerus," ujar Djarot.

Menurut dia, kegiatan tersebut adalah harus dijadikan aktivitas rutin dan bukan sesaat sebelum musim penghujan. Justru, kata Djarot, dilakukan lebih giat pada musim kemarau.

"Meskipun kalau pun hujan deras seperti itu pasti ada banjir tapi kan kita bisa lihat semakin banyak intensitasnya semakin tinggi atau tidak kan, ini seharusnya semakin baik semakin baik," kata Djarot.

Djarot menambahkan, baiknya Anies secara intensif koordinasi dengan pihak terkait. Dia menyebut forum Badan Kerjasama Jabodetabek yang melibatkan Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat ditambah dengan kawasan kepala daerah terkait.

"Jabodetabek termasuk bantuan Provinsi DKI terhadap daerah penyangga ya untuk apa untuk misalkan ya perbaikan saluran, transportasi dan sebagainya kerjasama bagus itu harus intensif terus menerus dilakukan," tuturnya.

"Karena sepertinya Pak Anies kurang berkoordinasi, enggak tahu, tapi saya percaya, saya yakin Pak Anies juga berkomunikasilah, kan pemerintah pusat juga bangun bendungan bangun waduk di sana," ujar Djarot.

Menurut politisi PDIP itu, penanganan banjir di kawasan Jabodetabek tidak bisa dikerjakan individual dan harus berkolaborasi. Termasuk dengan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian PUPR yang bertanggung jawab untuk melakukan manjemen di sungai besar.

"Karena sungai itukan tidak hanya ada di Jakarta dari Puncak Bogor sana dari Hulu sampai Hilir ya Ciliwung saja itu panjangnya mungkin sekitar 120 kilometer mungkin ya sekitar itukan jadi harus sama-sama," kata Djarot.

"Tidak perlu lagi salah menyalahkan yang penting kerja mau bikin naturalisasi ke normalisasi yang penting kerja dan kemudian bisa dirasakan apa sih kerjanya dan sudah bisa dilihat gitu loh enggak usah banyak omong," pungkasnya.

Istana Minta Penanganan Banjir Dilakukan Bersama Tanpa Saling Menyalahkan

Sekretaris Kabibet Pramono Anung mengatakan bahwa penanganan banjir di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten harus dilakukan secara bersama-sama. Untuk itu, dia meminta agar tidak ada yang saling menyalahkan terkait bencana yang terjadi di awal 2020 ini.

"Dalam kondisi seperti ini tidak bisa kemudian ego sektoral masing-masing ditonjolkan, harus bersama sama. Enggak bisa, enggak perlu juga menyalahkan siapapun lah. Ini adalah hal yang kita hadapi secara bersama sama," kata Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/1).

Pramono menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten Wahidin Halim terkait penanganan banjir di daerah. Hal itu akan dibahas dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, sore ini.

"Karena penanganan banjir baik di Jabar DKI banten yang kemudian juga melibatkan kepala daerah yang ada. Kemarin kan presiden ke Bogor, kemudian ke Lebak, dan dalam waktu dekat juga akan ke Bekasi. Ini menunjukkan bahwa penanganan itu tidak bisa parsial," tuturnya.

Kendati begitu, Pramono belum mengetahui apa rapat tersebut akan membahas pengalihan penanganan banjir dari pemerintah provinsi ke pusat. Dia meminta awak media untuk menunggu hasil rapat.

Seperti diketahui, akibat hujan deras sejak 31 Desember 2019 malam hingga 1 Januari 2020 pagi, banjir terjadi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Ribuan orang harus mengungsi.

Berdasarkan data BNPB, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir pada hari pertama tahun 2020 telah mencapai 60 orang. Tercatat sebanyak 1.317 rumah rusak berat, 7 rumah rusak sedang dan 544 rumah rusak ringan.

Kemudian 5 fasilitas umum rusak berat, 3 fasilitas pendidikan rusak ringan dan 2 rusak sedang, 2 fasilitas peribadatan rusak sedang dan 24 jembatan mengalami rusak berat.

Reporter: Lizsa Egeham