Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ditunjuk Anies Kelola Lahan Reklamasi, Dirut Ungkap Jajaran Petinggi PT Jakpro

Ditunjuk Anies Kelola Lahan Reklamasi, Dirut Ungkap Jajaran Petinggi PT Jakpro anies baswedan. ©Liputan6.com/Ady Anugrahadi

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyerahkan pengelolaan lahan reklamasi Pulau C, D, dan G ke kepada salah satu BUMD. Adalah PT Jakarta Propertindo yang ditunjuk Anies untuk mengelola pulau tersebut seperti yang tertuang dalam Pergub Nomor 120 Tahun 2018.

Anies mengungkapkan penunjukkan Jakpro mengelola lahan bertujuan agar lahan di tiga pulau itu tidak menganggur, dan dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar.

"Sehingga lahan itu bisa dimanfaatkan masyarakat. Sekarang itu lahannya belum bisa dimanfaatkan apa-apa. Kita tugaskan Jakpro untuk bisa memulai sehingga warga bisa memanfaatkan," ucap Anies.

Atas penugasan tersebut, Direktur Utama PT Jakpro Dwi Wahyu Daryoto mengaku siap. "Kami siap, Bismillah. Kami menyiapkan sistem kerja sama B to B dengan prinsip good corporate governance," kata dia.

dirut pt jakpro dwi wahyu daryoto

Dirut PT Jakpro Dwi Wahyu Daryoto ©2018 Merdeka.com

Dirut Daryoto tak ingin warga Jakarta seperti 'membeli kucing dalam karung' terhadap PT Jakpro. Dia pun mengungkapkan sosok yang mengisi jajaran petinggi di PT Jakpro.

"Seperti kita ketahui pada Juli 2018, saya telah ditunjuk pak Gubernur untuk menggantikan Satya Heragandhi. Sedangkan pada kesempatan yang sama komisaris Jimmy Siswanto Juwana digantikan oleh saya. Hanya selang sebulan setelah perombakan tersebut, tepatnya pada 24 Agustus 2018 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjuk Hanief Arie Setianto untuk menduduki posisi sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Yuliantina Wangsa Wiguna sebagai Direktur Keuangan," ungkap dia, Minggu (2/12).

Lepas dari latar belakang para petinggi tersebut, kata dia, yang menduduki posisi tersebut juga alasan yang menyertainya, perlu kiranya masyarakat luas mengetahui tentang seluk beluk Jakarta Propertindo.

"Jakpro adalah sebuah holding company yang sahamnya 99,9% dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta dan 0.01% oleh PD Pasar Jaya. PT Jakpro mempunyai beberapa anak perusahaan di antaranya PT Pulo Mas Jaya, PT Jakarta Konsultindo, PT Jakarta Energi Utama, PT Jakarta Utiliti Propertindo dan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo," kata dia.

"Adapun latar belakang Direktur Utama di anak usaha adalah hasil perombakan internal. PT Pulomas Jaya, misalnya kini Direktur Utama dijabat oleh Yudha Ketaren yang sebelumnya menduduki posisi Direktur Keuangan di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo. Direktur Utama PT Jakarta Utilitas Propertindo dijabat oleh Ario Pramadhi yang sebelumnya Direktur Utama PT Jakarta Infrastruktur Propertindo. Sedangkan Direktur Utama PT Jakarta Infrastriktur Propertindo dijabat oleh Gunung Kartiko. Gunung Kartiko sosok yang mumpuni untuk menduduki posisi tersebuy. Sebelumnya Gunung menduduki posisi Direktur Utama Akses Prima Indonesia yaitu anak usaha dari TRG Investama yang juga salah satu pemilik Tower Bersama Group," tambah dia.

Dia menuturkan setiap perusahaan yang berada di bawah PT Jakpro tentu saja memiliki bidang cakupan pekerjaan yang berbeda-beda. Utamanya mengerjakan proyek proyek milik Pemprov DKI Jakarta. Dia berharap dengan adanya perombakan di jajaran direksi tentu akan menjadikan PT Jakpro lebih profesional, kompetitif dan efisien.

"Memang banyak yang mencoba memghubung hubungkan dengan situasi politik saat ini. Tapi sebagai juri yang adil, selama PT Jakpro masih sangat menguntungkan maka dugaan-dugaan itu akan padam dengan sendirinya," tutur dia.

(mdk/ded)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sederet Janji Anies saat Jadi Gubernur DKI Jakarta yang Sisakan Persoalan

Sederet Janji Anies saat Jadi Gubernur DKI Jakarta yang Sisakan Persoalan

Setelah purnatugas, ternyata Anies masih meninggalkan sederet janji-janji yang masih menjadi persoalan di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan

Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan

Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.

Baca Selengkapnya
Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Segera Disidang Terkait Kasus Gratifikasi

Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Segera Disidang Terkait Kasus Gratifikasi

Kasus dugaan gratifikasi tersebut bakal berlanjut di meja hijau setelah tim jaksa KPK menilai unsur pidana telah lengkap.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Warga Kampung Bayam Diduga Ditangkap Paksa Polisi, Ini Penjelasan Jakpro

Warga Kampung Bayam Diduga Ditangkap Paksa Polisi, Ini Penjelasan Jakpro

Warga Kampung Bayam Diduga Ditangkap Paksa Polisi, Ini Penjelasan Jakpro

Baca Selengkapnya
Jasa Marga Catat 1 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabotabek hingga H-2 Natal 2023

Jasa Marga Catat 1 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabotabek hingga H-2 Natal 2023

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 1.093.363 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek.

Baca Selengkapnya
Irjen Karyoto Bantah Soal Pertemuan Dengan Eks Mentan SYL: Saya Sekarang Lagi Marak Dituduh

Irjen Karyoto Bantah Soal Pertemuan Dengan Eks Mentan SYL: Saya Sekarang Lagi Marak Dituduh

Karyoto pun tak mau ambil pusing dengan rumor yang beredar terkait kasus yang menjerat Firli.

Baca Selengkapnya
Jakarta Dikepung Macet Panjang Jelang Tengah Malam, Ini Titik-Titiknya

Jakarta Dikepung Macet Panjang Jelang Tengah Malam, Ini Titik-Titiknya

Jakarta dikepung kemacetan panjang jelang Rabu tengah malam.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Ingatkan Pendatang Baru ke Jakarta Harus Punya Pekerjaan dan Rumah Tinggal

Heru Budi Ingatkan Pendatang Baru ke Jakarta Harus Punya Pekerjaan dan Rumah Tinggal

Warga pendatang baru wajib mencatatkan administrasi kependudukan di Dukcapil DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Rapat di DPR, Mendagri Tito: Sudah Mulai Banyak Pelintiran soal Masalah Aglomerasi

Rapat di DPR, Mendagri Tito: Sudah Mulai Banyak Pelintiran soal Masalah Aglomerasi

Proses pembahasan Jakarta akan menjadi wilayah aglomerasi sudah dibahas dengan melibatkan sejumlah pakar sejak April 2022

Baca Selengkapnya