Demo Tolak UU Cipta Kerja, Massa Mulai Padati Kawasan Patung Kuda

Merdeka.com - Gelombang unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) di Jakara masih terjadi. Hari ini, massa kembali memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Rabu (28/10).

Pantauan merdeka.com, Selasa (28/10), kira-kira pukul 14.00 WIB, massa bersahutan melakukan orasi.

Sementara kepolisian juga sudah bersiaga di lokasi. Beton dan kawat barier juga sudah dipasang untuk membatasi massa yang ingin mendekat ke Istana.

Sampai berita ini diturunkan, unjuk rasa berjalan kondusif.

Sebelumnya, diketahui bahwa 1.000 mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI kembali berunjuk rasa memprotes RUU Cipta Kerja pada Rabu (28/10) besok. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo mencabut UU Cipta Kerja.

"Aliansi BEM Seluruh Indonesia menyatakan akan kembali turun aksi untuk mendesak Presiden RI segera mencabut UU Cipta Kerja. Dalam perjuangan yang akan kita teruskan dengan momentum 28 Oktober, bertepatan dengan Sumpah Pemuda," kata Koordinator BEM SI, Remy Hastian dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10)

Remy menyatakan BEM SI akan menyuarakan narasi Sidang Rakyat terhadap permasalahan negeri ini yang belum dituntaskan oleh pemerintah. BEM SI juga tetap menguatkan narasi #MosiTidakPercaya kepada pemerintah dan wakil rakyat yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

"Karena sampai saat ini belum merealisasikan tuntutan yang disampaikan mahasiswa," ujar dia.

12.369 Petugas Gabungan Berjaga

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menyebutkan, sebanyak 12.369 personel gabungan dari TNI-Polri dan Satpol PP serta Dinas Perhubungan dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa hari ini. Yusri mengatakan, massa berkumpul tiga lokasi berbeda yaitu sekitaran Istana, DPR/MPR dan Tugu Proklamasi.

"Kami sebar di tiga lokasi tersebut dan juga ada beberapa titik-titik yang terjadi pengalihan arus. Ada pula yang ditugaskan mengamankan beberapa sentra perekonomian seperti mal dan pasar," ujar dia, Rabu (28/10).

Sementara itu, Yusri menerangkan, dalam menangani massa, disiapkan juga 8.000 personel tambahan.

"Personel cadangan kami tempatkan di Monas dan DPR RI sambil melihat situasi kekuatan yang akan turun untuk melakukan kegiatan demo atau penyampaian pendapat di muka umum," ucap dia.