Catat, Pemutihan Denda Pajak di Jakarta Masih Berlaku hingga 31 Agustus 2025

Anggota DPRD DKI Jakarta mendesak warga memanfaatkan program Pemutihan Pajak Kendaraan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga 31 Desember 2025. Jangan lewatkan kesempatan bebas denda ini!

Pemprov DKI Jakarta bebaskan denda keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB hingga 31 Desember 2025 untuk dorong kepatuhan pajak warga.

Penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor merupakan langkah Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan pelayanan perpajakan.

Kebijakan tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat, mewujudkan akurasi data kepemilikan kendaraan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Program pemutihan pajak kendaraan 2025 di Jawa Barat diperpanjang hingga 30 September.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah secara resmi meluncurkan program pemutihan untuk pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan (BBNKB).

Jawa Tengah telah mengumumkan program pemutihan pajak kendaraan untuk tahun 2025.

Dedi mengklaim kemungkinan Pemprov Jawa Barat akan mendapatkan 4 juta orang pembayar pajak kendaraan.

Pembebasan sanksi pajak tersebut dalam rangka membantu masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan pajak kendaraannya.

Kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor di Jakarta akan mulai diterapkan pada 2 Desember 2024

Pada kesempatan ini, wajib pajak dapat memanfaatkan layanan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak.

Pemerintah Daerah termasuk di Provinsi DKI Jakarta akan menghapus denda pajak kendaraan bermotor. Yuk simak!

Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung tindakan tegas terhadap pelaku penjambretan Bundaran HI yang meresahkan, menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan citra kota global.

Kelenteng Tian Fu Gong PIK 2 di kawasan Riverwalk Island diresmikan, diharapkan menjadi ikon wisata religi dan budaya, sekaligus simbol keharmonisan antarumat beragama di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan bahwa pelaksanaan **CFD Rasuna Said** akan efektif mulai 1 Juni 2026, setelah seluruh fasilitas pendukung rampung disiapkan untuk kenyamanan warga.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang pengembangan **LRT Jakarta PIK 2 Bandara Soetta**, menyempurnakan konektivitas transportasi massal ibu kota dan meningkatkan mobilitas warga.

Ratusan petugas gabungan bersinergi membersihkan kawasan Kolong Flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur, sebagai persiapan peresmian fasilitas olahraga baru oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang diharapkan meningkatkan ruang publik aktif.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menginisiasi pembangunan Jakarta sebagai Kota Berdaya Saing Global melalui penguatan riset dan pendidikan internasional, didukung penuh Pemprov DKI.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menyoroti rendahnya kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Singkawang, yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah dan mendorong pemerintah kota menyiapkan langkah strategis.

Pihaknya menerapkan sejumlah langkah strategis untuk mendukung program ini antara lain menambah jumlah loket pelayanan serta memperpanjang jam operasional.

Dalam pelaksanaan program ini, Pemprov Lampung telah menyiapkan inovasi pelayanan publik berupa Samsat Digital Drive Thru.

Pemprov Jawa Barat mengadakan program pemutihan pajak kendaraan hingga 30 Juni 2025. Pembebasan dilakukan terhadap pokok dan denda PKB hingga masa pajak 2024.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, total tunggakan PKB saat ini mencapai sekitar Rp700 miliar.

Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor masih berlangsung di 24 provinsi Indonesia.