Bombastisnya anggaran DPRD DKI tahun 2017 bikin geleng-geleng
Merdeka.com - Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2017 menjadi Rp 70,19 triliun atau naik sekitar 4,65 persen dari tahun 2016 sebesar Rp 62,9 triliun. Banyak porsi dari kenaikan anggaran itu untuk para anggota DPRD DKI. Bahkan kenaikan bikin banyak pihak terheran-heran.
Beberapa pos anggaran dewan sebelumnya sudah ditetapkan Basuki T Purnama alias Ahok, ketika menjabat gubernur DKI Jakarta. Namun, itu semua mengalami kenaikan signifikan di tangan Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono.
Dalam draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 disusun Ahok, total anggaran per komisi senilai Rp 34.271.164.554.556. Kemudian direvisi Sumarsono turun menjadi Rp 33.827.802.886.042. Namun, setelah dibahas bersama DPRD, anggaran itu justru naik menjadi Rp 35.352.275.916.091. Ada kenaikan mencapai Rp 1.524.473.030.049 untuk lima komisi di DPRD DKI setelah disahkan.
Sekretariat DPRD DKI juga mendapatkan dana tambahan. Semula di rancangan versi Ahok, sekretariat hanya mendapat Rp 100.133.883.034. Kemudian dinaikkan Sumarsono menjadi Rp 100.797.658.783. Angka itu justru kembali meroket setelah dibahas bersama DPRD DKI, sebesar Rp 143.615.667.751. Adapun total kenaikan anggaran Rp 43.481.784.717.
Banyak anggaran operasional diberikan Pemprov DKI. Di antaranya penyedia jasa telepon air dan internet mendapat dana senilai Rp 29.373.483.125. Penyediaan makanan dan minuman bagi anggota DPRD DKI?
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca SelengkapnyaMantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaKorupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Keterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca SelengkapnyaUsai diberhentikan dari anggota DPD, Arya Wedakarna kehilangan segala hak keuangan, administratif serta fasilitas lainnya
Baca SelengkapnyaDPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca SelengkapnyaPasien yang meninggal diduga karena terlambat mendapat penanganan.
Baca SelengkapnyaSetelah PDI Perjuangan, penerimaan partai terbesar selanjutnya adalah PAN, Golkar dan PPP senilai Rp20-an miliar.
Baca SelengkapnyaTernyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca Selengkapnya