Anggaran APBD Janggal, Gerindra Nilai Anies Kurang Bijak Salahkan Sistem

Kamis, 31 Oktober 2019 19:49 Reporter : Ahda Bayhaqi
Anggaran APBD Janggal, Gerindra Nilai Anies Kurang Bijak Salahkan Sistem Anies Baswedan. ©2019 Merdeka.com/Hari Ariyanti

Merdeka.com - Politikus Partai Gerindra Inggard Joshua mengkritik Gubernur Anies Baswedan yang malah menyalahkan sistem e-budgeting terkait anggaran janggal Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, Anies kurang bijak menyalahkan sistem elektronik APBD Pemprov DKI buatan gubernur terdahulu.

"Kurang bijak, kita kan ingin katakan kalau ada kesalahan ya itu tanggung jawab pimpinan. Kalau memang ada kurang baik di massa lampau kita harus perbaiki," kata Inggard di Balai Kota Jakarta, Kamis (31/10) dilansir dari Antara.

Wakil Komisi A DPRD DKI itu menilai, langkah Anies yang baru akan membentuk sistem baru untuk e-budgeting 2021 termasuk lamban. Sebab, Anies memiliki Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang berjumlah sekitar 70 orang. Menurut Inggard, Anies harusnya sejak awal meminta pendapat timnya terkait sistem elektronik APBD DKI.

"Harusnya dari awal waktu melihat (e-budgeting) ini tidak pas ya tanya sama mereka dong. Bikin sistem yang bagus," kata Inggard.

Inggard mengatakan, jika Anies berhasil membuat sistem yang baik maka DPRD DKI sebagai legislatif akan mendukung sistem baru itu.

Sistem e-budgeting yang saat ini digunakan untuk merancang anggaran Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Sementara (KUA PPAS) sudah digunakan sejak masa Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI pada 2012.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting atau penganggaran elektronik warisan dari pemerintahan sebelumnya yang menurutnya tidak pintar atau smart sehingga menghasilkan anggaran janggal.

"Kalau ini adalah smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, bisa menguji. Saat ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual untuk verifikasi sehingga kalau mau ada kegiatan-kegiatan, akhirnya jadi begini ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10).

Menurut Anies, jika pengecekannya adalah dengan sistem manual, pada akhirnya akan selalu berulang ditemukan masalah serupa.

"Kami perhatikan sistemnya harus diubah supaya begitu mengisi, hasil komponennya relevan," kata Anies. [lia]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini