Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, pengerjaan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek bukan tertunda tapi pengerjaannya baru dimulai setelah ada keputusan Presiden Joko Widodo. Keputusan presiden penting mengingat adanya perbedaan konsep pembangunan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian Perhubungan.

"Bukan batal, sementara Menhub baru akan membayar kalau sudah ada keputusan ratas Presiden," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/5).

Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan, pihaknya mengusulkan memakai rel berukuran 1435 mm. Rel tersebut lebih lebar dari ukuran rel LRT yang diusulkan Kemenhub yakni berukuran 1067 mm.

"Kami kan memilih yang standar. kita berdebat yang soal teknisnya. Menhub merasa dia mau pakai standar yang sempit, Jepang saja enggak pakai (yang sempit). Jepang lebih pilih pakai yang lebar," jelasnya.

Namun, Ahok mengakui, LRT Jabodetabek yang membentang dari Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, Cawang-Dukuh Atas sepanjang 54,5 kilometer (km) tidak bisa beroperasi sebelum gelaran Asian Games 2018 di Jakarta. "Asian Games kan enggak perlu dari sana," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko mengatakan, LRT Jabodetabek tidak dapat beroperasi pada 2018. Kemungkinan proyek kereta ringan ini baru akan siap pada 2019.

"LRT Jabodetabek nggak bisa kejar Asian Games, nggak mungkin 2018, jadi bisa 2019 karena masalah di Jakarta kompleks," katanya di Hotel Peninsula, Jakarta, Selasa (10/5).

Persoalan ini bukan tanpa sebab. Awalnya, proyek LRT Jabodetabek dibiayai oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kemenhub lantas menunjuk PT Adhi Karya Tbk (ADHI) sebagai kontraktor untuk pekerjaan prasarana seperti rel dan stasiun. Proyek ini telah groundbreaking pada 9 September 2015 namun kelanjutan pekerjaan proyek ini dipastikan tidak berjalan mulus.

Kemenhub masih berpegangan pada Perpres 98/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kerata Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Proyek ini ditanggung APBN dan memakai lebar rel 1067 mm. Namun muncul Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di DKI Jakarta. Dalam Perpres ini, proyek LRT Jabodetabek yang jalurnya masuk ke wilayah DKI Jakarta akan dibiayai oleh APBD DKI Jakarta.

Di sini lah awal mula persoalan. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama (Ahok) ingin agar jalur kereta LRT yang lewat di Jakarta memakai rel berukuran 1435 mm, lebih lebar dari ukuran rel pada LRT yang dibiayai Kemenhub yakni berukuran 1067 mm. "DKI memutuskan pakai 1435, Kemenhub pakai 1067," jelasnya.

Kemenhub masih berpandangan bahwa lebar rel (gauge) 1067 mm dinilai telah dipakai pada rel KRL Jabodetabek dan jalur kereta Jawa. Biaya investasi rel ukuran 1067 mm juga lebih murah namun Gubernur DKI berpandangan beda. Akibatnya, Adhi Karya sebagai kontraktor dalam posisi 'bingung' untuk melanjutkan proyek ini.

Kemenhub, lanjut Hermanto, bisa saja mengikuti standar DKI yakni 1435 namun harus diputuskan dalam Rapat Terbatas (Ratas). "Kalau ada perubahan Ratas pakai lebar spoor 1435 tapi asal diputuskan (Ratas), Ini nanti akan dinaikkan ke Presiden," ujarnya.