10 Sekolah di Jakarta Diduga Terjadi Intoleransi, Ini Daftarnya
Merdeka.com - Fraksi PDIP DKI Jakarta menyoroti 10 kasus intoleransi yang terjadi di sekolah-sekolah. Kasus tersebut diungkapkan melalui pertemuan Fraksi PDIP dengan Dinas Pendidikan Jakarta, Rabu (10/9).
Adapun kasus intoleransi yang dimaksud adalah pemaksaan pemakaian jilbab dan celana panjang. Rincian 10 sekolah tersebut adalah sebagai berikut.
1. SMAN 58 Jakarta Timur
2. SMAN 101 Jakarta Barat
3. SMPN 46 Jakarta Selatan
4. SDN Cikini 02 Jakarta Pusat
5. SMKN 6 Jakarta Selatan
6. SMPN 75 Jakarta Barat
7. SMPN 74 Jakarta Timur
8. SDN 03 Tanah Sereal Jakarta Barat
9. SMPN 250 Jakarta Selatan
10. SDN 03 Cilangkap Jakarta Timur
"Saya di sini dan teman-teman mengumpulkan pengaduan yang sudah masuk dan ini asli. Kita tidak bicara asal, bicara berdasarkan data dari masyarakat atau laporan masyarakat. Yang jelas kemarin SMP 46 muridnya sudah dipanggil. Bahkan lebih parahnya yang memaksakan (menggunakan jilbab adalah) guru pendidikan kewarganegaraan,” kata Wakil Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Ima Mahdiah.
Ima juga mengatakan, perilaku intoleran ini perlu ditindak tegas dan ada pemberian sanksi,
"Jadi yang perlu kita garis bawahi, guru-guru tersebut harus ada sanksi tegas. Ini yang baru muncul di permukaan. Masih banyak lagi yang di bawah yang mau bicara tetapi takut," kata Ima.
Lebih lanjut, Fraksi PDIP juga meminta gubernur dan jajaran terkait agar segera melakukan evaluasi dan menindak oknum-oknum guru dan kepala sekolah yang melakukan segala bentuk intoleransi, diskriminasi, dan pemaksaan kepada murid-murid didik mereka.
"(Kami) meminta gubernur dan jajaran terkait untuk memberikan jaminan serta kepastian bahwa segala tindakan intoleransi, diskrimnasi, dan pemaksaan kepada murid-murid didik di Jakarta tidak akan terulang kembali di masa mendatang," tulis Fraksi PDIP di materi pertemuan.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Selain kasus kekerasan, kasus-kasus intoleransi di institusi pendidikan harus menjadi perhatian semua pihak.
Baca SelengkapnyaMendorong Heru Budi untuk turun langsung ke masyarakat supaya tak tidak terlalu kaku
Baca SelengkapnyaMusdah menyayangkan jika masih banyak perempuan terjebak doktrin mengharuskan mereka tunduk dan patuh tanpa memiliki hak bertanya atau menolak.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaPihak keluarga korban sebelumnya mengancam menuntut kampus dan mendesak pelaku penganiayaan dihukum berat.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaLantaran upaya diversi yang dilakukan pihak Kepolisian tidak menemui kesepakatan antara korban dengan 8 anak berhadapan hukum (ABH).
Baca SelengkapnyaHasil suara sah ini diketahui setelah adanya rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
Baca SelengkapnyaDemi menebus asa membangun sekolah, seorang polisi rela menyisihkan gaji untuk menabung.
Baca Selengkapnya