Pakar ITB Sarankan Pemerintah Subsidi Kompor Listrik, Ini Alasannya

Merdeka.com - Ketua Pusat Penelitian Energi Baru dan Terbarukan Institut Teknologi Bandung (ITB), Yuli Setyo Indartono memberikan saran kepada pemerintah untuk mengurangi dampak ketidakpastian (fluktuasi) harga komoditas BBM dan LPG terhadap ekonomi nasional.

Dikatakan Yuli, strategi migrasi dari bahan bakar ke tenaga listrik (elektrifikasi) bisa menjadi solusi di mana pada tahap awal pemerintah bisa memberikan subsidi penggunaan kompor listrik kepada masyarakat.

"Kalau dulu pemerintah memiliki program penggantian minyak tanah dengan LPG, saat ini waktunya melanjutkan perubahan LPG ke listrik," kata Yuli, Selasa (23/8), melansir dari ANTARA.

Elektrifikasi Juga Diterapkann di Moda Transportasi

Ilustrasi kompor listrik ©2021 Istimewa

Yuli juga turut menyarankan agar pemerintah melakukan elektrifikasi terhadap moda transportasi sehingga bisa mengurangi jumlah konsumsi bahan bakar minyak.

Langkah peralihannya sendiri bisa dilakukan melalui tiga cara, yakni peningkatan penggunaan biofuel, elektrifikasi kendaraan bermotor, serta perbaikan transportasi massal. Sedangkan untuk sektor rumah tangga, penggunaan kompor listrik dapat berperan mengurangi konsumsi LPG.

Menurutnya, bahan bakar cair yang digunakan secara nasional saat ini telah diganti dengan biofuel, bahkan hingga sebanyak 14 persen.

Subsidi Kompor Listri Bisa Mengawali Tren Elektrifikasi

Melalui usaha ini, pemerintah ingin meningkatkan kontribusi dalam memanfaatkan biofuel di ranah transportasi. Pada tahun ini, lanjut dia, uji coba B40 yang merupakan campuran biodiesel 40 persen pada bahan bakar diesel juga sedang dilakukan.

Untuk menunjang elektrifikasi kendaraan dan sektor rumah tangga, keduanya harus diiringi dengan peningkatan kapasitas pembangkit listrik di tanah air. Namun langkah cepatnya bisa lebih dahulu memberikan subsidi kompor listrik kepada masyarakat menengah ke bawah.

Dirinya menekankan bahwa sektor transportasi juga penting untuk digarap melalui peningkatan jumlah dan kualitas transportasi massal di dalam kota maupun antarkota.

Pemerintah Perlu Bangun Pembangkit Listrik Baru

Usaha elektrifikasi kendaraan bermotor bisa dipercepat dengan pemberian subsidi pembelian kendaraan listrik dan pembangunan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU). Semua anggaran yang dibutuhkan disebut Yuli bisa diambil dari sebagian pos subsidi BBM.

Bersamaan dengan hal tersebut, pemerintah juga perlu merencanakan pembangunan pembangkit listrik yang baru dan sesuai kebutuhan.

“Alokasi subsidi BBM yang besar saat ini, sebagian dapat digunakan untuk pembangunan pembangkit listrik baru yang berbasis energi baru dan terbarukan seperti tenaga air, panas bumi, surya, dan angin,” kata Dr Yuli.

Solusi Ini Sebagai Upaya Mengurangi Emisi Karbon

Pilihan tersebut kata Yuli juga sejalan dengan tanggung jawab Indonesia untuk berupaya mengurangi emisi buang karbon dioksida di atmosfer bumi. Pengembangan jenis energi baru dan terbarukan lainnya juga harus menjadi bahan pertimbangan, seperti biomassa, nuklir, juga tenaga laut.

Pengembangan clean coal serta carbon capture termasuk storage juga harus dijalankan agar jumlah batu bara yang melimpah di Indonesia bisa tetap bermanfaat tanpa menimbulkan risiko kerusakan bumi.

Sebagai upaya serupa, pengembangan teknologi penyimpanan energi juga harus dijalankan agar manusia bisa memanfaatkan tenaga surya dan tenaga angin skala besar tanpa khawatir dampak besarnya terhadap kestabilan jaringan listrik.

“Jika kita dapat menggunakan separuh saja dari Rp502 triliun untuk melakukan hal-hal ini, mudah-mudahan, Bangsa kita tidak terjerembab lagi pada masalah BBM yang mungkin kembali terjadi di masa mendatang,” kata dia.