Merdeka.com - Bupati Cianjur, Jawa Barat membantah tuduhan penyelewengan dana bantuan untuk korban bencana gempa bumi di wilayahnya. Ia mengaku tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan, apalagi sampai menjualnya ke pasar.

Bahkan dirinya juga mewanti-wanti kepada perangkat daerah di Cianjur agar menyalurkan bantuan dengan sesuai, dan tidak melakukan tindakan korupsi karena akan disanksi hukuman mati.

Menanggapi kabar itu, Herman menyampaikan klarifikasi soal tuduhan korupsi yang menimpanya di media sosial Instagram, @h.hermansuherman, Senin (26/12) lalu.

Sampaikan Alur Distribusi Bantuan

©2021 hermansuherman.com/Merdeka.com

Dalam keterangannya, Herman merinci langkah penyaluran bantuan yang datang. Di laman media sosialnya itu, ia menyampaikan bahwa bantuan akan diberikan jika sudah melalui verifikasi.

“Jadi yang namanya bantuan melalui pemerintah daerah itu didata, dan masuk melalui pembukuan, nerima apa saja, dan itu ada tanda tangannya. Setelah itu, ada permintaan dari masyarakat, melalui RT/RW, Kades maupun camat. Setelah verifikasi, maka bantuan bisa diberikan oleh penjaga gudang,” Kata Herman.

Ia juga mengatakan jika penyaluran bantuan didampingi, dan ada bukti dokumentasi.

"Dan itu ada buku catatannya, ke siapa, jam berapa, fotonya ada itu langsung di-SPJ-kan. Sehingga tiap minggu, ada pemasukan, pengeluaran dan saldo di gudang," katanya.

Membantah Menjual Bantuan ke Pasar

Herman juga mengatakan jika dirinya tidak mungkin menjual barang-barang bantuan ke pasar, seperti yang dituduhkan.

“Sehingga yang namanya bantuan itu, mohon maaf nggak sampai dijual bupati ke pasar. Keterlaluan itu. Saya terlalu naif lah kalau sampai menjual barang bantuan,” terangnya.

Herman mengaku ingin fokus bekerja, di tengah situasi pemulihan pasca bencana gempa bumi beberapa waktu lalu.

“Masyarakat cianjur kasian. Bahkan saya ke OPD-OPD, awas hati-hati. jangan sampai mengurangi, bahkan kita harus menambah,” kata Herman.

Ingatkan Hukuman Mati bagi Pelaku Korupsi

Dirinya juga menyampaikan kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Cianjur, bahwa jangan sampai menyalahgunakan bantuan dan melakukan tindakan korupsi karena sanksinya hukuman mati.

“Bahkan saya sampaikan di media sosial, kalau sampai ada yang mengorupsi uang atau barang, itu hukumannya mati. Dan saya juga mengutip, waktu hari anti korupsi. Dan saya sampaikan kepada kepala opd saya, hati-hati jangan sampai, hal tersebut disalahgunakan,” lanjutnya.

Terkait laporan dugaan korupsi, Herman menanggapinya dengan santai dan tidak akan melakukan pelaporan balik.

“Pelaporan itu silahkan saja, dan nanti KPK juga akan menilai, biarkan saja (tidak menyebut ini sebagai pencemaran nama baik), saya bekerja saja untuk rakyat,” katanya.

Bupati Cianjur Dilaporkan Korupsi Bantuan

Sebelumnya, Bupati Cianjur, Herman Suherman, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Acsena Humanis Respons Foundation, Jumat (16/12). Pelaporan terkait dugaan penyelewengan bantuan penanganan gempa bumi di Cianjur.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Senin (26/12) lalu juga membenarkan bahwa ada laporan korupsi masuk yang diduga dilakukan oleh Bupati Cianjur, Herman Suherman. Pihaknya melakukan verifikasi dan telaah kasus lebih lanjut sebelum menentukan tindakan yang sesuai.

"Segera kami tindak lanjuti dengan telaah dan verifikasi untuk memastikan syarat kelengkapan laporan pengaduan. Kami juga lakukan pengayaan informasi terkait hal tersebut," kata Ali, mengutip dari ANTARA.

Bupati Disebut Memotong SOP Bantuan

Dalam laporan dugaan korupsi Bupati Cianjur ke KPK, Acsena Humanis Respons Foundation menyebut Herman memotong SOP bantuan yang sudah ditetapkan BNPB dan me-repacking bantuan menjadi berbeda untuk dijual ke pasar.

Herman disebut memanfaatkan jabatannya sebagai bupati, untuk menggunakan bantuan itu demi kepentingan pribadi.

"Yang tadinya sumbangan dari lembaga internasional diubah kemasan partai dan dijual ke pasar. Artinya, Bupati menggunakan wewenangnya untuk memangkas distribusi bantuan serta mengemas bantuan tersebut dengan bentuk lain dan menjual ke pasar," sebut Acsena Humanis Respon Foundation dalam laporannya ke KPK.

Mendampingi Penyaluran Bencana agar Tidak Terjadi Praktik Korupsi

KPK telah memberikan perhatian terhadap langkah-langkah penyaluran bantuan agar tidak terjadi praktik tindak korupsi atas bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur.

Melalui Kedeputian Koordinasi Supervisi serta Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, pihaknya terus memantau secara berkelanjutan, dan mendampingi Pemkab Cianjur terkait pemerataan bantuan.

"Dari histori penanganan perkara oleh KPK, pengelolaan dana bantuan kebencanaan menjadi salah satu modus tindak pidana korupsi para pihak yang menyalahgunakan kewenangannya. Kami tidak ingin hal ini terjadi. Oleh karena itu, KPK juga memberikan atensi dalam distribusi donasi bencana Cianjur ini," ucap Sekjen KPK Cahya H. Harefa beberapa waktu lalu.

(mdk/nrd)