3 Fakta Dibalik Perdebatan Bayar SPP Pakai GoPay, Nadiem Makarim Kaget
Merdeka.com - Setelah banyak dikenal, GoJek terus melakukan inovasi dengan layanan. Salah satunya inovasi yang terus dikembangkan adalah layanan GoPay.
GoPay merupakan salah satu fitur Gojek yang memudahkan penggunakan untuk melakukan pembayaran. GoPay juga dikenal sebagai dompet digital. Hampir semua tagihan bisa dibayar melalui GoPay. Yang terbaru, Gojek memberi kemudahan untuk membayar biaya pendidikan sekolah atau SPP melalui GoPay.
Tentu hal ini menimbulkan polemik. Disatu sisi, pembayaran SPP melalui GoPay tentu sangat memudahkan. Namun di sisi lain, inovasi tersebut menuai banyak kritik.
Ada beberapa pihak berpendapat pembayaran SPP melalui GoPay terindikasi adanya kepentingan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Mengingat Nadiem Makarim dulu sempat menjabat sebagai CEO GoJek. Penolakan lain beralasan jika secara teknis dan fungsi, pembayaran SPP via GoPay kurang berguna. Hal tersebut karena beberapa wilayah di Indonesia menerapkan sekolah dengan gratis.
Di balik pro dan kontra tersebut, berikut 3 fakta seputar pembayaran SPP via GoPay:
Nadiem Makarim Terkejut
Liputan6.com/Johan Tallo
Nadiem Makarim cukup kaget ketika ditanyai tentang anggapan bahwa inovasi yang dilakukan GoJek tersebut ada indikasi kepentingan dengan dirinya. Nadiem Makarim juga merasa jengkel dengan adanya isu-isu tersebut.
Menurutnya yang menjadi harga mati di dalam hidupnya adalah NKRI, Pancasila, dan integritas. Nadiem akan merasa jengkel jika ada pihak yang meragukan integritas dirinya.
Menurut Nadiem, program pembayaran biaya pendidikan ini sudah menjadi rencana sejak lama. Hal tersebut juga akan menjadi kompetensi pasar dan itu merupakan program yang wajar untuk dimiliki sebuah perusahaan.
"Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kebijakan Kemendikbud. Itu adalah hal yang terjadi di pasar kompetisi sengit antara dompet digital. Di mana bisa menerima apapun. Dan semua dompet digital akan menerima semua jenis merchant," jelasMendikbud di hadapan anggota Komisi X DPR RI, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (20/2/2020) yang dilansir dari Liputan6.
Jika dilihat lebih jauh lagi, inovasi itu juga akan menjadi persaingan pasar di dunia teknologi keuangan yang berbasis digital. Para pelaku teknologi keuangan digital ini akan terus melakukan inovasi, wajar jika program dompet digital akan di terapkan pada segala aspek jual-beli.
Saran Anggota DPR
Liputan6.com/Faizal Fanani
Dilansir di liputan6, Anggota Komisi III Andreas Pareira mengingatkan Nadiem selaku Mendikbud terhadap bahaya isu ini. Terlebih Nadiem adalah pemegang saham dari Gojek dan mantan CEO Gojek.
Andreas juga berpendapat bahawa, terlibatnya peran start-up di dalam dunia pendidikan yang berbasis pemerintahan ini harusnya menjadi netral. Menyarankan untuk tidak menggunakan layanan dari Gojek saja. Andreas juga berharap adanya transaksi online yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.
Biaya Sekolah Gratis
Seperti yang direncanakan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, DPRD Jawa Barat sudah mengesahkan bahwa APBD 2020 juga digunakan untuk menjadi anggaran sekolah gratis bagi SMA dan SMK.
APBD 2020 nantinya akan digunakan untuk menanggung biaya sekolah SMA dan SMK negeri. Untuk murid yang berasal dari sekolah swasta segera disiapkan dana bantuan terutama untuk murid yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Maka dari pada itu, jika hal tersebut sudah dilaksanakan maka inovasi pembayaran digital ini tidak perlu lagi digunakan. Terutama untuk wilayah Jawa Barat tidak perlu lagi untuk khawatir dalam rencana pembayaran biaya sekolah yang nantinya akan berubah digital.
(mdk/dem)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Debat Cawapres Harus Perjelas Program Kredit untuk UMKM Pertanian
Jika isu tersebut tidak diatasi, UMKM pertanian hanya akan menjadi sorotan sesaat pada saat pemilu, namun setelahnya kembali terabaikan.
Baca SelengkapnyaMuncul Wacana Dana BOS Digunakan untuk Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Kemenkeu Respons Begini
Pemerintah akan melakukan kajian lebih lanjut terkait penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Rp15.000 per anak.
Baca SelengkapnyaCatat! Ini Informasi Penting untuk Penjual Terkait Garansi Bebas Pengembalian
Shopee telah meluncurkan program terbaru "Garansi Bebas Pengembalian".
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPembelian Sempat Dibatasi, Bolehkah Kampanye dengan Beras SPHP?
Beras SPHP merupakan beras yang dikelola pemerintah dengan harga ekonomis namun kualitas premium.
Baca SelengkapnyaGaransi Bebas Pengembalian dari Shopee, Kini Jadi Mudah Kembalikan Barang Ketika Berubah Pikiran
Tingkatkan pengalaman belanja online, Shopee luncurkan inovasi Garansi Bebas Pengembalian.
Baca SelengkapnyaWaspada Penipuan Modus Surat Tilang dan Bukti Kirim Barang, Salah Klik Uang Ratusan Juta di Bank Bisa Hilang
Saat ini banyak modus penipuan yang dilakukan di bidang keuangan dengan memanfaatkan media sosial.
Baca SelengkapnyaBenarkah Dana BOS Digunakan untuk Program Makan Siang Gratis? Begini Penjelasan Wapres Ma’ruf Amin
Wapres Ma'ruf menjelaskan bahwa program makan siang gratis yang dijalankan oleh pemerintah selanjutnya menggunakan APBN Tahun 2025.
Baca SelengkapnyaMengenal Program Makan Siang & Susu Gratis Unggulan Prabowo-Gibran, Kini Masuk Pembahasan RAPBN 2025
Ditargetkan penerima program sekitar 83 juta penerima program tersebut
Baca Selengkapnya