Follow
Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron (kanan) dan Wakil Sekjen DPP Golkar Leo Nababan (kiri) saat menjadi pembicara diskusi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (7/11).
Bawaslu diskusi soal penetapan rekapitulasi nasional DPT
Bawaslu
merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
KPU telah menetapkan rekapitulasi nasional Daftar Pemilih Tetap (DPT) anggota DPR, DPD dan DPRD untuk Pemilu 9 April 2014 sebanyak 186.612.255.
Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron (kanan), Wakil Sekjen DPP Golkar Leo Nababan (tengah) dan Sekretaris DPP Partai Demokrat Farhan Effendy (kiri) saat menjadi pembicara diskusi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (7/11).
Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron, Wakil Sekjen DPP Golkar Leo Nababan, Sekretaris DPP Partai Demokrat Farhan Effendy dan Ketua Forum Pascasarjana Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (Forpas HTN UI) Muhamad Nasef saat menjadi pembicara diskusi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (7/11).
Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron (kanan), Wakil Sekjen DPP Golkar Leo Nababan (tengah) dan Sekretaris DPP Partai Demokrat Farhan Effendy (kiri) saat menjadi pembicara diskusi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (7/11).
Rekomendasi
revisi UU Pemilu
Komisi II DPR Kaji Usulan Bawaslu Pelaku Politik Uang di-Blacklist dari Pemilu
Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda mengusulkan Revisi Undang-Undang Pemilu mengatur sanksi lebih rinci terhadap pelaku politik uang.
Baca Selengkapnya
Bawaslu
Anggota Bawaslu Usul RUU Pemilu Atur Blacklist Pelaku Politik Uang
Pelaku politik uang sebaiknya tidak hanya didiskualifikasi dari kontestasi, tetapi juga dilarang ikut pada pemilihan berikutnya.
Baca Selengkapnya
KPU
KPU Siapkan Pemutakhiran Data Pemilih dan Dapil Khusus IKN untuk Pemilu 2029
Dia mengatakan, KPU akan menyiapkan tahapan Pemilu 2029 yang akan dimulai pada tahun 2027.
Baca Selengkapnya
inflasi pengamat
Seskab Teddy Indra Wijaya Soroti Fenomena Inflasi Pengamat, Tekankan Akurasi Data dan Kepercayaan Publik
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena "inflasi pengamat" yang dinilai kerap menyajikan analisis tidak faktual, sembari menegaskan tingginya kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo.
Baca Selengkapnya
KPU
KPU Pasaman Barat Catat 326.910 Pemilih dalam Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I 2026
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat merilis rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I 2026, mencatat 326.910 pemilih. Simak detail lengkap sebaran Data Pemilih Berkelanjutan di Pasaman Barat yang terus diperbarui.
Baca Selengkapnya
KPU
KPU Pasaman Barat Catat 326.910 Pemilih dalam Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I 2026
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat merilis rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I 2026, mencatat 326.910 pemilih. Simak detail lengkap sebaran Data Pemilih Berkelanjutan di Pasaman Barat yang terus diperbarui.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Pasaman Barat
Bawaslu Pasaman Barat Awasi Ketat Pemutakhiran Data Pemilih 2026 Demi Akurasi
Bawaslu Pasaman Barat intensif mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih 2026 untuk memastikan akurasi dan integritas, menjadi fondasi penting bagi pemilu berkualitas.
Baca Selengkapnya
KPU Kepulauan Seribu
KPU Gelar Pleno Terbuka, Pastikan Akurasi Pemutakhiran Data Pemilih Kepulauan Seribu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu menggelar rapat pleno terbuka untuk memastikan data pemilih yang akurat dan berkelanjutan. Proses pemutakhiran data pemilih Kepulauan Seribu ini penting untuk menjaga integritas demokrasi lokal.
Baca Selengkapnya
Kodifikasi Regulasi Pemilu
Akademisi UIN Datokarama Palu Usulkan Kodifikasi Regulasi Pemilu untuk Perkuat Demokrasi
Akademisi UIN Datokarama Palu menyerukan kodifikasi regulasi pemilu demi memperkuat demokrasi dan integritas penyelenggara. Usulan ini bertujuan menyatukan norma etik dan memperkuat DKPP, menciptakan pemilu yang lebih berintegritas.
Baca Selengkapnya
Kodifikasi Regulasi Pemilu
Akademisi UIN Datokarama Palu Usulkan Kodifikasi Regulasi Pemilu untuk Perkuat Demokrasi
Akademisi UIN Datokarama Palu menyerukan kodifikasi regulasi pemilu demi memperkuat demokrasi dan integritas penyelenggara. Usulan ini bertujuan menyatukan norma etik dan memperkuat DKPP, menciptakan pemilu yang lebih berintegritas.
Baca Selengkapnya
KPU
Bamsoet: Usulan KPU Jadi Cabang Kekuasaan Keempat Perlu Kajian Mendalam
Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.
Baca Selengkapnya
Kemenag
MoU Bawaslu dan Kemenag Jakarta Pusat: Perkuat Literasi Pemilu dan Netralitas ASN
Bawaslu dan Kemenag Jakarta Pusat resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan literasi kepemiluan, pengawasan partisipatif, serta menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan demokrasi yang
Baca Selengkapnya