Partai Gelora Serahkan Pendaftaran 481 Bacaleg ke KPU

Partai Gelora

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Geser ke atas untuk membaca

Sekjen Partai Gelora Mahfudz Siddiq menyerahkan dokumen pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (14/5/2023).

Partai Gelora resmi mendaftarkan 481 bacaleg, untuk DPR pada Pemilu 2024.

Partai Gelora tercatat menjadi partai politik pertama yang tidak memanfaatkan kuota maksimal kursi bacaleg yang tersedia di Pemilu 2024.

Sebelum Partai Gelora, sudah ada 14 partai politik mendaftarkan bacaleg ke KPU.

Keempat belas partai tersebut memanfaatkan kuota maksimal sebanyak 580 bacaleg DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Kaderisasi Perempuan Politik Menteri PPPA Ajak Parpol Perkuat Kaderisasi Perempuan Politik untuk Demokrasi Berkualitas

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menyerukan seluruh partai politik untuk memperkuat kaderisasi perempuan politik secara berkelanjutan, guna meningkatkan keterwakilan dan kualitas demokrasi Indonesia.

Baca Selengkapnya

PDI Perjuangan PDI Perjuangan Bentuk Tim Evaluasi UU Pemilu, Siap Hadapi Pilpres 2029

PDI Perjuangan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi Undang-Undang Pemilu sebagai langkah strategis menghadapi Pemilu 2029, dengan pembahasan RUU Pemilu di DPR menjadi momentum awal persiapan partai.

Baca Selengkapnya

PDIP Soliditas Djarot: Soliditas PDIP Kian Menguat Meski Jokowi Temui Kader PSI

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan soliditas PDIP semakin menguat, meskipun Presiden Jokowi berencana menemui kader PSI di berbagai daerah. Djarot juga berharap Jokowi memberikan klarifikasi terkait polemik ijazah.

Baca Selengkapnya

PDIP Bimtek PDIP Perkuat Konsolidasi Fraksi Se-Indonesia, Djarot Ungkap Pentingnya Marhaenisme

PDIP menggelar Bimtek fraksi DPRD se-Indonesia untuk memperkuat konsolidasi partai, memperkenalkan lagu "Bung Karno Bapak Marhaenisme", dan menegaskan orientasi pada rakyat kecil.

Baca Selengkapnya

MK Putusan MK: Parpol Tak Penuhi Kuota 30 Persen Perempuan bakal Dicoret dari Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyetujui sebagian dari permohonan untuk menguji materiil Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Partai Politik PSI Sebut Banyak Kader Partai Lain yang Gabung, Ternyata Ini Alasannya

Joan menjelaskan, alasan beberapa kader yang pindah lantaran menjadi kader PSI tidak menggunakan mahar sepeser pun.

Baca Selengkapnya

Ambang Batas Parlemen Penentuan Ambang Batas Parlemen: PDIP Dorong Dialog dan Kajian Mendalam

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penentuan angka ideal Ambang Batas Parlemen akan melalui dialog intensif dengan partai politik lain serta kajian komprehensif untuk efektivitas pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Kementerian Hukum Sulbar Kementerian Hukum Sulawesi Barat Pastikan Akuntabilitas Layanan Pendaftaran Partai Politik

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat berkomitmen memastikan layanan pendaftaran partai politik berjalan transparan dan sesuai aturan, meningkatkan kualitas administrasi hukum umum di daerah.

Baca Selengkapnya

Masa Jabatan Ketum Parpol PKS Dukungan Usulan KPK Soal Ketum Dibatasi Dua Periode: Memperkuat Regenerasi dan Kaderisasi Parpol

PKS menegaskan usulan KPK itu sudah diterapkan dalam aturan partai.

Baca Selengkapnya

PKB PKB: Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Jamin Cegah Korupsi

PKB ragu pembatasan masa jabatan ketum parpol efektif cegah korupsi. Mereka menekankan pentingnya pelembagaan mekanisme demokratis internal partai untuk integritas.

Baca Selengkapnya

Kaderisasi Partai Politik PKB Tegaskan Pembagian Tingkatan Kaderisasi Partai Politik Lebih Baik Diserahkan ke Internal Parpol

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tingkatan kaderisasi partai politik. Mereka berpendapat sistem yang ada sudah sesuai visi misi, lantas bagaimana solusinya?

Baca Selengkapnya

PKB PKB Sambut Baik Usulan KPK: Capres Wajib Kader Partai Politik

PKB menyambut positif usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) wajib kader partai, dinilai sebagai langkah strategis penguatan demokrasi dan kaderisasi.

Baca Selengkapnya