Liputan6.com
Didampingi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah) dua pasang capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menunjukan nomor urut peserta Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/9). Dari hasil pengundian pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendapatkan nomor urut 01, sementara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapatkan nomor urut 02.
Dua pasang capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menunjukan nomor urut peserta Pemilu 2019 saat pengundian di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/9).
Cawapres Sandiaga Uno menyium tangan Cawapres Ma'ruf Amin usai pengundian nomor urut peserta Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/9).
Dua pasang capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Ma'ruf Amin bersalaman usai menunjukan nomor urut peserta Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/9).
Capres Prabowo Subianto dan Joko Widodo bersalaman usai menunjukan nomor urut peserta Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/9).
Dua pasang capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menunjukan nomor urut peserta Pemilu 2019 saat pengundian di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/9).
Dua pasang capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menunjukan nomor urut peserta Pemilu 2019 saat pengundian di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/9).
Capres Prabowo Subianto dan Joko Widodo tersenyum saat akan mengambil nomor urut peserta Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/9).
Dua pasang capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Ma'ruf Amin berdoa usai menunjukan nomor urut peserta Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/9).
Dua pasang capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Ma'ruf Amin saat mengambil nomor urut peserta Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/9).
Pengurus Pusat Pemuda Katolik menekankan Pancasila sebagai kompas etik esensial dalam pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di era digital, memastikan teknologi tidak mengikis nilai kemanusiaan.
Baca SelengkapnyaKPK melakukan OTT Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim. KPK menjerat Silmy dan kawan-kawan dengan pasal pemerasan dan gratifikasi.
Baca SelengkapnyaPengaturan anggota Polri di Ormas itu penting agar polisi bisa netralitas.
Baca SelengkapnyaKetentuan tersebut dikecualikan bagi anggota Polri menduduki jabatan memiliki keterkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang kepolisian.
Baca SelengkapnyaMenurut Ketua DPP NasDem itu, BGN tak pernah berkonsultasi mengenai pengadaan motor listrik hingga sepatu. Pihaknya jusrtu baru mengetahui usai viral di media.
Baca Selengkapnya
Kementerian PANRB berupaya mengakselerasi Transformasi Digital Pemerintahan Indonesia dengan menjajaki kolaborasi bersama Estonia, negara terdepan dalam digitalisasi layanan publik.
Baca Selengkapnya
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Bantul, DIY, sekaligus meresmikan pelaksanaannya dan menargetkan daerah perbatasan.
Baca Selengkapnya
BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Sulsel 2025, namun dengan catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.
Baca SelengkapnyaJabatan yang akan diberikan kepada Said Iqbal berkaitan dengan buruh dan tenaga.
Baca SelengkapnyaAdapun survei Poltracking dilaksanakan pada 11-17 Mei 2026.
Baca Selengkapnya
Wali Kota Jambi Maulana menekankan pentingnya respons cepat keluhan warga oleh camat dan lurah demi peningkatan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang responsif.
Baca Selengkapnya
Komisi B DPRD Sulawesi Selatan menyikapi serius dugaan permainan harga pupuk subsidi yang meresahkan petani di Kabupaten Bone, mengungkap potensi manipulasi jalur distribusi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi