RUU Keistimewaan DIY
Presiden SBY bersalaman dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, Rabu (10/10). Gubernur dan Wagub DIY ditetapkan setelah UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disahkan pada 31 Agustus 2012 lalu.
Presiden SBY saat melantik Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Wakil Gubernur Pakualam IX di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, Rabu (10/10). Gubernur dan Wagub DIY ditetapkan setelah UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disahkan pada 31 Agustus 2012 lalu.
Presiden SBY saat melantik Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Wakil Gubernur Pakualam IX di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, Rabu (10/10). Gubernur dan Wagub DIY ditetapkan setelah UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disahkan pada 31 Agustus 2012 lalu.
Presiden SBY saat melantik Wakil Gubernur Pakualam IX di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, Rabu (10/10). Gubernur dan Wagub DIY ditetapkan setelah UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disahkan pada 31 Agustus 2012 lalu.
Presiden SBY saat melantik Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Wakil Gubernur Pakualam IX di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, Rabu (10/10). Gubernur dan Wagub DIY ditetapkan setelah UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disahkan pada 31 Agustus 2012 lalu.
Presiden SBY melantik Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, Rabu (10/10). Gubernur dan Wagub DIY ditetapkan setelah UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disahkan pada 31 Agustus 2012 lalu.
Presiden SBY dan Ibu Ani berpose bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Wakil Gubernur Pakualam IX berserta istri saat usai pelantikan gubernur DIY di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, Rabu (10/10). Gubernur dan Wagub DIY ditetapkan setelah UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disahkan pada 31 Agustus 2012 lalu.
Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, dirinya meyakini perhelatan olahraga tersebut bakal menggerakkan perekonomian.
Baca SelengkapnyaSalah satu keluhan yang banyak disampaikan pelaku usaha berkaitan dengan masih adanya venue yang menggelar nonton bareng tanpa registrasi resmi.
Baca SelengkapnyaIEG melanjutkan roadshow sosialisasi lisensi nonton bersama di Bali.
Baca SelengkapnyaKejagung mengungkap dua klaster dugaan korupsi Program MBG, yakni jual beli titik SPPG dan pengadaan barang serta jasa yang diduga bermasalah.
Baca SelengkapnyaMenurut Kejagung, pemeriksaan terhadap Sony diperlukan untuk mengonfirmasi sejumlah hal yang disampaikan dalam pengajuan tersebut.
Baca SelengkapnyaKejagung memastikan tidak akan menyita seluruh motor listrik dalam kasus dugaan korupsi MBG. Distribusi kendaraan tetap didorong bersama BGN.
Baca SelengkapnyaKejagung mengungkap dugaan mark up pengadaan motor listrik Program MBG senilai Rp1,1 triliun. Harga per unit disebut tidak wajar sejak penyusunan HPS.
Baca SelengkapnyaTrump dilaporkan mendapat kabar dari para pejabat senior Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan.
Baca SelengkapnyaSebagai lembaga yang bertugas menjaga etika kepemiluan, Mendagri berharap DKPP dapat terus berperan aktif dalam upaya pencegahan pelanggaran.
Baca SelengkapnyaKejagung menetapkan Komisaris PT YAT Andri Mulyono sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis terkait pengadaan motor listrik.
Baca SelengkapnyaPolisi mengaku tidak menerima surat pemberitahuan dari BEM UI untuk aksi demo hari ini.
Baca SelengkapnyaEmpat remaja diamankan polisi di Bandung saat diduga hendak tawuran. Sebelumnya mereka viral karena mengacungkan senjata tajam di Flyover Pasupati.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi