Ombudsman
Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana (kiri) dan anggota Ombudsman divisi pencegahan, M. Khairul Anwar (kanan) memaparkan hasil observasi kepatuhan kementerian terhadap UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Senin (22/7).
Hasil dari observasi tersebut menyatakan lima kementerian mendapat rapor merah dalam hal menjalankan kewajiban pemenuhan komponen standar pelayanan, lima kementerian tersebut yaitu: Kementerian PU, Kemendiknas, Kemensos, Kemenakertrans dan Kementan dengan perolehan persentase 27,8%.
Sementara itu di rapor kuning diduduki oleh sembilan Kementerian yakni Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Riset dan Teknologi dengan perolehan persentase 50 %.
Sedangkan rapor hijau diduduki oleh empat Kementerian yakni Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dengan perolehan persentase 22,2%.
Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana (kiri) dan anggota Ombudsman divisi pencegahan, M. Khairul Anwar (kanan) saat memaparkan hasil observasi kepatuhan kementerian terhadap UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Senin (22/7).
Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana (kiri) dan anggota Ombudsman divisi pencegahan, M. Khairul Anwar (kanan) buku dan berkas hasil observasi kepatuhan kementerian terhadap UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Senin (22/7).
Disdik Jabar dilaporkan ke Ombudsman terkait dugaan maladministrasi dalam SPMB 2026. Aduan menyoroti sistem eror hingga layanan pengaduan.
Baca SelengkapnyaLaporan tersebut diajukan oleh Persatuan Purnabakti Pendidikan Indonesia (P3I) Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaTidak lama berselang, kasus suap juga menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.
Baca SelengkapnyaEks Ketua Ombudsman Hery Susanto diduga terlibat kasus korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Baca SelengkapnyaDia menekankan pentingnya para pejabat negara untuk mematuhi hukum yang berlaku. Prasetyo pun menyayangkan kasus hukum yang menjerat Hery Susanto.
Baca SelengkapnyaFakta itu diketahui usai Majelis Etik memeriksa sejumlah pegawai untuk menentukan hukuman terhadap pelanggaran etik dilakukan Hery Susanto.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona tegaskan **penguatan otonomi digital** sebagai strategi masa depan pelayanan publik di Indonesia, demi layanan yang lebih responsif, transparan, dan inklusif.
Baca Selengkapnya
Ombudsman RI siap mengawal Pengawasan SPMB 2026 melalui tiga tahapan krusial. Ini memastikan transparansi, akuntabilitas bagi calon murid baru, dan menindaklanjuti laporan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Kondisi itu disebut membuat proses pengambilan keputusan di internal lembaga menjadi tidak sehat.
Baca Selengkapnya
Sementara itu, Kejaksaan Agung disebut menerima 14 laporan terkait perkara tersebut.
Baca Selengkapnya
Jimly mengatakan, majelis etik telah dua kali memeriksa HS, termasuk satu pemeriksaan yang dihadiri kuasa hukumnya.
Baca SelengkapnyaKejagung menetapkan eks anggota Ombudsman Yeka Hendra sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi minyak goreng.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi