Hery Susanto

JPU menyatakan Hery Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Sidang tersebut berkaitan dengan perkara dugaan suap dalam tata kelola usaha pertambangan nikel.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan Hery menerima sejumlah uang dan barang agar menyebut adanya maladministrasi berhubungan dengan perusahaan tambang.

Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto diduga terlibat kasus korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Dia menekankan pentingnya para pejabat negara untuk mematuhi hukum yang berlaku. Prasetyo pun menyayangkan kasus hukum yang menjerat Hery Susanto.

Fakta itu diketahui usai Majelis Etik memeriksa sejumlah pegawai untuk menentukan hukuman terhadap pelanggaran etik dilakukan Hery Susanto.

Ketua Majelis Etik Ombudsman, Jimly Asshiddiqie menyatakan Hery Susanto terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan kode perilaku insan Ombudsman.

Sementara itu, Kejaksaan Agung disebut menerima 14 laporan terkait perkara tersebut.

Jimly mengatakan, majelis etik telah dua kali memeriksa HS, termasuk satu pemeriksaan yang dihadiri kuasa hukumnya.

Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) menegaskan bahwa Standar Etika Ombudsman RI harus setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi menjaga kepercayaan publik dan kualitas pelayanan.

Majelis Etik Ombudsman RI sedang meninjau kemungkinan Pemberhentian Ketua ORI nonaktif Hery Susanto secara tidak hormat, sebagai sanksi terberat atas dugaan kasus korupsi yang menjeratnya, memicu pertanyaan tentang masa depan lembaga tersebut.

Kabar Terbaru Kasus Dugaan Suap Ketua Ombudsman Hery Susanto, Penyidik Kejagung Cecar Belasan Saksi

Praktek rasuah itu diduga dilakukan Hery Susanto saat masih menjabat Komisioner Ombudsman RI.

Penangkapan dilakukan tim Kejagung setelah Hery Susanto baru hitungan jari menjabat atau 6 hari setelah dilantik Prabowo.

Ombudsman RI di bawah Hery Susanto fokus benahi internal, termasuk SDM dan anggaran, serta kawal program prioritas pemerintah seperti Astacita demi pelayanan publik optimal.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sembilan Anggota Ombudsman Baru untuk masa jabatan 2026-2031 di Istana Negara, menandai babak baru pengawasan pelayanan publik.