Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Sembako Akan Kena Pajak

Sembako Akan Kena Pajak

Pajak

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Sembako Akan Kena Pajak

Pedagang beras menunggu pembeli di Pasar Tebet Timur, Jakarta, Jumat (11/6/2021). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan pokok atau sembako. Kementerian Keuangan menyatakan, kebijakan tarif PPN termasuk soal penerapannya ini masih menunggu pembahasan lebih lanjut.

Sembako Akan Kena Pajak

Pedagang beras menunggu pembeli di Pasar Tebet Timur, Jakarta, Jumat (11/6/2021). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan pokok atau sembako. Kementerian Keuangan menyatakan, kebijakan tarif PPN termasuk soal penerapannya ini masih menunggu pembahasan lebih lanjut.

Sembako Akan Kena Pajak

Suasana jual beli di Pasar Tebet Timur, Jakarta, Jumat (11/6/2021). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana mengenakan PPN untuk bahan pokok atau sembako. Kementerian Keuangan menyatakan, kebijakan tarif PPN termasuk soal penerapannya ini masih menunggu pembahasan lebih lanjut.

Sembako Akan Kena Pajak

Suasana jual beli di Pasar Tebet Timur, Jakarta, Jumat (11/6/2021). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana mengenakan PPN untuk bahan pokok atau sembako. Kementerian Keuangan menyatakan, kebijakan tarif PPN termasuk soal penerapannya ini masih menunggu pembahasan lebih lanjut.

Sembako Akan Kena Pajak

Pedagang daging melayani pembeli di Pasar Tebet Timur, Jakarta, Jumat (11/6/2021). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana mengenakan PPN untuk bahan pokok atau sembako. Kementerian Keuangan menyatakan, kebijakan tarif PPN termasuk soal penerapannya ini masih menunggu pembahasan lebih lanjut.

Sembako Akan Kena Pajak

Pedagang daging melayani pembeli di Pasar Tebet Timur, Jakarta, Jumat (11/6/2021). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana mengenakan PPN untuk bahan pokok atau sembako. Kementerian Keuangan menyatakan, kebijakan tarif PPN termasuk soal penerapannya ini masih menunggu pembahasan lebih lanjut.

Manfaatkan AI, Menkeu Purbaya Pede Penerimaan Pajak dan Bea Cukai Bakal Terus Naik
Manfaatkan AI, Menkeu Purbaya Pede Penerimaan Pajak dan Bea Cukai Bakal Terus Naik

Oleh karenanya, Purbaya meyakini pelaporan pajak dan bea cukai bakal terus meningkat hingga tahun-tahun berikutnya.

Baca Selengkapnya
Realisasi Janji Prabowo, Pemerintah Beri Insentif Pajak untuk Penulis
Realisasi Janji Prabowo, Pemerintah Beri Insentif Pajak untuk Penulis

Pemberian insentif ini diharapkan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Wacanakan Pajak Royalti Penulis Dipangkas Jadi Hanya 1,5%
Pemerintah Wacanakan Pajak Royalti Penulis Dipangkas Jadi Hanya 1,5%

Pemerintah akan memberikan insentif pajak kepada penulis dengan menurunkan tarif pajak royalti menjadi 1,5%.

Baca Selengkapnya
Pelindo Petikemas Setor Rp1,73 Triliun, Dukung Fiskal Nasional
Pelindo Petikemas Setor Rp1,73 Triliun, Dukung Fiskal Nasional

Kontribusi tersebut terdiri atas setoran pajak sebesar Rp1,45 triliun, PNBP senilai Rp55,59 miliar, serta pembayaran konsesi sebesar Rp224,5 miliar.

Baca Selengkapnya
DJP Catat 13,3 Juta SPT Tahunan Sudah Dilaporkan
DJP Catat 13,3 Juta SPT Tahunan Sudah Dilaporkan

DJP mencatat pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 mencapai 13,3 juta hingga 20 Mei 2026, didominasi wajib pajak karyawan.

Baca Selengkapnya
Indonesia dan Filipina Wakili ASEAN Masuk Indeks Transparansi Pajak Dunia
Indonesia dan Filipina Wakili ASEAN Masuk Indeks Transparansi Pajak Dunia

Hal itu berdasarkan laporan resmi Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) yang dirilis pada 11 Mei 2026 melalui Tax Expenditure Report (TER).

Baca Selengkapnya
Kemenkeu: Indonesia Ungguli Korsel dan Prancis soal Transparansi Pajak
Kemenkeu: Indonesia Ungguli Korsel dan Prancis soal Transparansi Pajak

Indonesia meraih posisi pertama dunia dalam indeks transparansi insentif perpajakan GTETI 2026, mengungguli 116 negara lainnya.

Baca Selengkapnya
Aturan Pajak Rokok Terbaru: 37,5 Persen Penerimaan Daerah Wajib untuk BPJS Kesehatan
Aturan Pajak Rokok Terbaru: 37,5 Persen Penerimaan Daerah Wajib untuk BPJS Kesehatan

Pajak ini dikenakan pada berbagai produk, termasuk sigaret, cerutu, rokok daun, dan rokok elektrik.

Baca Selengkapnya
174 Rekening Wajib Pajak Diblokir, Punya Total Tunggakan Rp224 Miliar
174 Rekening Wajib Pajak Diblokir, Punya Total Tunggakan Rp224 Miliar

Nandang memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) dan ketentuan aturan.

Baca Selengkapnya
Purbaya Bakal Copot Dua Pejabat Kemenkeu, Ada Kasus Restitusi Pajak Rugikan Negara
Purbaya Bakal Copot Dua Pejabat Kemenkeu, Ada Kasus Restitusi Pajak Rugikan Negara

Langkah ini diambil di tengah proses audit investigasi terhadap praktik restitusi yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir.

Baca Selengkapnya
DJP Sumbar-Jambi Catat Tren Positif Laporan Pajak Gunakan Coretax, Hampir Capai Target
DJP Sumbar-Jambi Catat Tren Positif Laporan Pajak Gunakan Coretax, Hampir Capai Target

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbar-Jambi mencatat tren positif pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 2025 menggunakan Coretax, mendekati target di tengah implementasi sistem baru dan relaksasi batas waktu.

Baca Selengkapnya
Windfall Tax Bisa Dongkrak Penerimaan Negara Rp66 Triliun, Ini Kata Celios
Windfall Tax Bisa Dongkrak Penerimaan Negara Rp66 Triliun, Ini Kata Celios

Penerapan Windfall Tax atas keuntungan tak terduga perusahaan batu bara dan nikel diproyeksikan Celios mampu meningkatkan penerimaan negara hingga puluhan triliun rupiah, di tengah kebutuhan APBN yang mendesak.

Baca Selengkapnya