Massa aksi Kolaborasi Nasional saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung MPR, DPR, DPD, Jakarta, Selasa (17/9). Aksi tersebut untuk mendukung Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
Demo
Massa aksi Kolaborasi Nasional saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung MPR, DPR, DPD, Jakarta, Selasa (17/9). Aksi tersebut untuk mendukung Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
Dua petugas kepolisian berjaga di depan massa aksi Kolaborasi Nasional yang melakukan demo di depan Gedung MPR, DPR, DPD, Jakarta, Selasa (17/9).
Ekspresi seorang unjuk rasa saat melakukan aksi di depan Gedung MPR, DPR, DPD, Jakarta, Selsasa (17/9).
Aksi tersebut untuk mendukung Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
Massa yang diikuti para kaum wanita ini berorasi saat menggelar aksi di depan Gedung MPR, DPR, DPD, Jakarta, Selasa (17/9).
Massa membentangkan spanduk saat menggelar aksi di depan Gedung MPR, DPR, DPD, Jakarta, Selasa (17/9).
Massa saat menggelar aksi mendukung Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di depan Gedung MPR, DPR, DPD, Jakarta, Selasa (17/9).
Ia menyebutkan, tingginya arus manusia dan modal asing ke Bali belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengawasan yang terintegrasi.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat tersebut diinisiasi DPR sebagai forum evaluasi.
Baca Selengkapnya
Koordinasi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, dan legislatif menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Baca Selengkapnya
Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara harmonis dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada saat ini.
Baca SelengkapnyaBima juga menegaskan bahwa pemerintah sepakat pemekaran daerah harus dilakukan secara selektif dan melalui pertimbangan yang matang.
Baca SelengkapnyaKebudayaan harus ditempatkan sebagai fondasi pembangunan bangsa sebagaimana amanat konstitusi.
Baca Selengkapnya
Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah usulan perpanjangan masa pensiun bagi perwira tinggi bintang empat atau Kapolri hingga usia 63 tahun.
Baca Selengkapnya
DIM tersebut diterima Panitia Kerja (Panja) RUU Polri dari Kementerian Hukum dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Baca Selengkapnya
Pembenahan sistem dan pengawasan menjadi langkah penting agar penyimpangan anggaran tidak kembali terjadi di masa mendatang.
Baca Selengkapnya
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6).
Baca SelengkapnyaAksi pemukulan dilakukan AR terhadap anggota kepolisian terekam kamera dan viral di media sosial.
Baca SelengkapnyaDPR berharap, adanya pergantian pimpinan, maka BGN berbenah dan evaluasi secara menyeluruh.
Baca Selengkapnya