Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama (Ahok) saat mendatangi Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta, Kamis (2/5).
Ahok
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama (Ahok) saat mendatangi Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta, Kamis (2/5).
Kedatangannya ke kantor pos dalam rangka kerjasama Pemprov DKI dan Pos Indonesia dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Ahok juga sempat mempraktekkan pembayaran PBB via kantor Pos.
Ahok berbincang dengan salah satu pegawai kantor Pos Pasar Baru.
Pegawai Kantor Pos Pasar Baru menunjukkan slip tagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang saat ini sudah dapat dibayarkan melalui kantor Pos, Jakarta, Kamis (2/5). Layanan ini untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak.
Penghapusan denda untuk PKB dan BBNKB akan berlaku hingga 31 Agustus 2026.
Baca Selengkapnya
KPP Bantul Sita Aset Perusahaan di Kapanewon Sewon, Bantul, karena tunggakan pajak sebesar Rp17 miliar sebagai bagian dari penagihan aktif. Ini dilakukan setelah PT berinisial H tidak melunasi kewajiban pajaknya, menarik perhatian publik terhadap kepatuha
Baca SelengkapnyaOleh karenanya, Purbaya meyakini pelaporan pajak dan bea cukai bakal terus meningkat hingga tahun-tahun berikutnya.
Baca SelengkapnyaPemberian insentif ini diharapkan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Selengkapnya
Pemerintah akan memberikan insentif pajak kepada penulis dengan menurunkan tarif pajak royalti menjadi 1,5%.
Baca SelengkapnyaDJP mencatat pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 mencapai 13,3 juta hingga 20 Mei 2026, didominasi wajib pajak karyawan.
Baca SelengkapnyaHal itu berdasarkan laporan resmi Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) yang dirilis pada 11 Mei 2026 melalui Tax Expenditure Report (TER).
Baca SelengkapnyaIndonesia meraih posisi pertama dunia dalam indeks transparansi insentif perpajakan GTETI 2026, mengungguli 116 negara lainnya.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Kota Kupang dan PT Pos Indonesia berkolaborasi dalam layanan digital dan logistik untuk meningkatkan efisiensi serta kualitas akses publik bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Pajak ini dikenakan pada berbagai produk, termasuk sigaret, cerutu, rokok daun, dan rokok elektrik.
Baca SelengkapnyaNandang memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) dan ketentuan aturan.
Baca Selengkapnya
Langkah ini diambil di tengah proses audit investigasi terhadap praktik restitusi yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir.
Baca Selengkapnya