Terlibat Kasus Suap, Mantan Menteri di Vietnam Dihukum Penjara Seumur Hidup

Merdeka.com - Pengadilan di Vietnam pada Sabtu menjatuhkan vonis penjara seumur hidup terhadap mantan Menteri Komunikasi karena menerima suap senilai jutaan dolar Amerika. Pemerintah Vietnam tengah menggencarkan program pemberantasan korupsi terhadap tokoh-tokoh yang dulunya kuat.

Nguyen Bac Son didakwa bersama mantan wakilnya, Truong Minh Tuan menerima suap sebesar USD 3,2 juta agar menyetujui pembelian sebuah perusahaan televisi pada 2015 yang merugikan perusahaan telekomunikasi milik pemerintah Mobifone sebesar USD 300 juta.

Media pemerintah, Tuoi Tre melaporkan proses persidangan kasus dua mantan pejabat ini berlangsung selama dua pekan dan diputus pada Sabtu kemarin. Kedua mantan pejabat ini merupakan anggota komite sentral partai komunis.

Bac Son, menjabat menteri dari 2011-2016, dipenjara seumur hidup. Sementara Tuan, yang mengambil alih jabatan menteri sampai dia dipecat pada Juli tahun lalu, divonis hukuman 14 tahun penjara.

"Perbuatan terdakwa menimbulkan opini buruk di masyarakat, hasilnya negara mengalami kerugian yang luar biasa besar," kata putusan hakim sebagaimana dikutip Tuoi Tre, dilansir dari Channel News Asia, Minggu (29/12).

Perbuatan kedua terdakwa ini juga merugikan keuangan negara sebesar USD 300 juta, kata putusan tersebut, meskipun transaksi belum sepenuhnya selesai.

Son dilaporkan mengaku bersalah sebelum disidangkan dan meminta keringanan hukuman, sementara Tuan mengaku malu atas perbuatannya.

JPU sebelumnya meminta Son dihukum mati, tapi kemudian dibatalkan setelah dia mengembalikan uang suap tersebut pada Jumat sebelum sidang putusan.

Kedua mantan pejabat ini mendapat suap dari Pham Nhat Vu, direktur perusahaan TV yang merugi Audio Visual Global, yang juga dijatuhi hukuman tiga tahun penjara pada Sabtu, sementara 11 pejabat lainnya yang terlibat menerima hukuman penjara antara 2 tahun dan 23 tahun.

Saudara Nhat Vu adalah orang terkaya di Vietnam, Pham Nhat Vuong, yang kekayaannya bernilai miliaran dolar, yang mencakup perumahan, resor liburan, pertanian, sekolah, pusat perbelanjaan, dan mobil.

Kasus ini telah menarik perhatian publik yang tidak terbiasa melihat tokoh-tokoh kuat digulingkan di depan umum.

Sejak transisi Vietnam ke pemerintahan garis keras ultra-konservatif pada 2016, pemerintah menggencarkan kampanye anti-korupsi yang telah memenjarakan puluhan pejabat senior, bankir dan pengusaha.

Beberapa pengamat meyakini ada motif politik. Vietnam, salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia, telah lama dilanda korupsi endemik. Transparency International menempatkannya di peringkat 117 dari 180 negara dalam indeks korupsi.