Merdeka.com - Gejolak yang terjadi di negara bagian Rakhine telah menjadi perhatian dunia. Karena desakan dari berbagai negara, tentara Myanmar akhirnya membentuk tim investigasi tingkat tinggi.

Tim ini terdiri dari enam anggota senior militer. Tugas tim investigasi ini untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sana.

"Para pejabat di semua tingkat memberikan petunjuk dan pengawasan untuk memastikan pasukan keamanan tidak menggunakan kekuatan, terlebih melakukan pelanggaran hak asasi manusia," kata Tatmadaw, sebutan tentara bagi rakyat lokal, dalam sebuah pernyataan tertulis, seperti dikutip dari Asian Correspondent, Jumat (10/2).

Mereka menambahkan akan mengambil tindakan hukum kepada para tentara yang melanggar perintah.

Badan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 7 Februari merilis laporan kemanusiaan di Rakhine. Laporan yang dibuat dari hasil wawancara dengan etnis Rohingya itu menyebutkan, pasukan keamanan Burma melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan.

Disebutkan dalam laporan tersebut, lebih dari 1.000 orang yang menjadi korban keganasan para pasukan keamanan Myanmar tersebut. Sementara itu, pejabat dua badan PBB di Bangladesh mengungkapkan, hampir 70.000 Rohingya melarikan diri dari negara itu.

Pemerintah yang dipimpin Aung San Suu Kyi mengatakan, pekan lalu akan menyelidiki tuduhan tersebut. Padahal sebelumnya, mereka membantah semua tuduhan pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran.

"Kami selalu minta bukti, namun tidak ada bukti dari tuduhan yang dilayangkan. Meski demikian, komisi penyelidikan sedang memeriksa hal tersebut benar atau tidak," tukas juru bicara Kementerian Luar Negeri Myanmar, Daw Aye Aye Soe.