Para Menteri dari Negara Arab Serukan Israel Hentikan Genosida di Gaza, Desak Eropa Akui Negara Palestina

Para menteri luar negeri dari sejumlah negara Arab bertemu di Amman, Yordania, pada Minggu (1/6) membahas perkembangan terkini di Jalur Gaza. Mereka menyerukan Israel mengakhiri perang genosida di Gaza yang telah membunuh lebih dari 54.000 warga Palestina sejak Oktober 2023.

Selain itu, mereka juga membahas pendirian negara Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Para menteri Arab mendesak komunitas internasional untuk mengambil tindakan nyata, seperti dikutip dari The Cradle, Senin (2/6).

Selain dihadiri Raja Yordania, Abdullah II, KTT ini dihadiri Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan, Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdel Aty, Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit, dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Ayman Safadi.

Menteri Luar Negeri Saudi menekankan pentingnya negara-negara Eropa mengakui Negara Palestina. Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan, posisi Eropa terhadap Israel tidaklah cukup, dan menegaskan perang genosida harus dihentikan.

Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi menekankan pentingnya masyarakat internasional mengambil langkah-langkah praktis menuju solusi dua negara.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdel Aty, menyatakan negara-negara Arab menginginkan perdamaian. Namun, ia meragukan Israel sebagai mitra perdamaian yang sejati. Dia juga menegaskan Mesir dan Yordania menolak segala upaya pengusiran warga Palestina dari Gaza.

Para menteri ini juga mengadakan pertemuan konferensi video dengan Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas, wakilnya, Hussein al-Sheikh, dan PM Palestina sekaligus menteri luar negeri Mohammad Mustafa.

Sehari sebelumnya, Israel memblokir kunjungan terjadwal delegasi menteri luar negeri Arab ini ke Ramallah di Tepi Barat yang diduduki, tempat mereka bermaksud membahas dukungan untuk pembentukan negara Palestina dengan Abbas.

"Penolakan Israel terhadap kunjungan komite ke Tepi Barat merupakan perwujudan dan penegasan ekstremisme dan penolakan Israel terhadap segala upaya serius untuk menempuh jalur damai. Hal ini memperkuat keinginan kami untuk melipatgandakan upaya diplomatik kami di dalam komunitas internasional guna menghadapi arogansi ini," kata Pangeran Faisal bin Farhan dalam konferensi pers bersama.

Tentara Israel mengendalikan semua perbatasan dan titik masuk ke Tepi Barat yang diduduki, termasuk dari negara tetangga Yordania, sehingga akses masuk dan keluar dari wilayah Palestina bergantung pada otoritas Israel.

Menteri dari Mesir, Yordania, Qatar, Arab Saudi, dan UEA diperkirakan akan memasuki Tepi Barat yang diduduki untuk menghadiri pertemuan tersebut, yang oleh seorang pejabat Israel disebut "provokatif."

Ayman Safadi mengatakan, pencegahan kunjungan delegasi gabungan ke Tepi Barat merupakan bukti kesombongan dan ketidakpedulian pemerintah Israel terhadap hukum internasional.

"Pemerintah Israel yang ekstremis, yang membunuh anak-anak, adalah pihak yang mencegah delegasi mengunjungi Ramallah," tegasnya.

Israel merebut Tepi Barat pada 1967 dan perlahan-lahan mencuri semakin banyak tanah Palestina untuk membangun pemukiman Yahudi, tindakan ilegal menurut hukum internasional.