Cucu Winston Churchill Desak Inggris Segera Akui Negara Palestina

Cucu dari Perdana Menteri Inggris yang terkenal, Winston Churchill, Lord Nicholas Soames, mendesak pemerintag Inggris untuk segera mengakui negara Palestina. Desakan ini disampaikan dalam pernyataannya di House of Lords, di tengah semakin brutalnya perang genosida Israel di Jalur Gaza.

Soames (77), yang merupakan mantan anggota parlemen dari Partai Konservatif dan pernah menjabat sebagai menteri di pemerintahan John Major, menekankan pentingnya pengakuan ini berdasarkan perbatasan tahun 1967. Menurutnya, wilayah yang diduduki Israel secara ilegal tersebut harus diakui sebagai bagian dari negara Palestina. Dengan langkah ini, pemerintah Inggris dapat menunjukkan komitmennya terhadap hukum internasional, serta mendukung solusi dua negara dan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.

Dalam pandangannya, tindakan pengakuan tersebut tidak hanya akan menciptakan keadilan bagi rakyat Palestina, tetapi juga akan menjadi langkah yang 'benar secara moral dan sesuai dengan kepentingan nasional kita'.

"Dengan solusi dua negara yang mulai pudar dan perundingan damai yang mandek, pengakuan Inggris akan mendorong diplomasi dan mengirimkan pesan yang jelas bahwa status quo sama sekali tidak dapat diterima," jelas Soames, dikutip dari Middle East Eye, Kamis (20/3).

"Inggris harus memanfaatkan pengaruh diplomatik dan kekuatan pertemuannya untuk mendukung terwujudnya negara Palestina yang telah lama dijanjikan," tambahnya.

Sikap Soames ini sangat berbeda dengan kepemimpinan Konservatif yang mendukung Israel. Pemerintah Buruh sendiri secara resmi mendukung pembentukan negara Palestina "pada waktu yang tepat" dan tidak secara sepihak.

Soal Kemanusiaan

Kakeknya, Winston Churchill, dikenal sebagai tokoh yang mendukung Israel. Namun, Soames berpendapat hak-hak komunitas non-Yahudi di Palestina, yang diatur dalam Deklarasi Balfour, belum ditegakkan dengan baik. Ia menyatakan ketidakadilan historis ini seharusnya menjadi beban moral bagi Inggris.

Dalam pandangannya, pengakuan negara Palestina adalah langkah yang harus diambil untuk memperbaiki ketidakadilan yang telah berlangsung lama. Ia percaya bahwa Inggris, sebagai salah satu negara yang memiliki pengaruh besar di dunia, memiliki tanggung jawab untuk mendukung hak-hak rakyat Palestina.

“Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa banyak orang Palestina hidup dalam kondisi yang sangat sulit,” ujar Soames.

Ia menekankan pengakuan ini bukan hanya soal politik, tetapi juga soal kemanusiaan.

Kegagalan Inggris

Soames mengatakan "kegagalan Inggris untuk mendukung upaya Palestina menjadi anggota PBB" adalah "salah secara prinsip dan telah merusak kredibilitas dan pengaruh Inggris di kawasan tersebut". Dia menunjuk peran historis Inggris di kawasan tersebut, menyatakan hal itu memberikan tanggung jawab khusus kepada negara tersebut untuk bekerja menuju solusi dua negara.

Deklarasi Balfour, yang dikeluarkan pada 2 November 1917, mengikat pemerintah Inggris untuk mendukung pendirian negara bagi orang-orang Yahudi di Palestina, dengan syarat tidak ada tindakan yang "merugikan hak-hak sipil dan agama masyarakat non-Yahudi yang ada di Palestina".

Sebagai sekretaris kolonial, Winston Churchill ditugaskan pada tahun 1921 untuk melaksanakan Deklarasi Balfour. Kemudian sebagai perdana menteri selama perang, ia mendorong pembentukan Israel - dan ketika ia kembali sebagai perdana menteri pada tahun 1951, ia menjalankan kebijakan luar negeri yang sangat pro-Israel.