Pemerintah Bangladesh menyampaikan akan mengerahkan tentara untuk mengawasi penerapan lockdown ketat, di samping aparat penegak hukum lainnya.
Dalam sebuah pernyataan pada Rabu, pemerintah mengatakan tentara akan terlihat di jalan-jalan Bangladesh mulai Kamis (1/7), untuk mengawasi warga dan menegakkan lockdown terbaru yang mulai diberlakukan, di tengah lonjakan infeksi.
“Tidak ada satu pun yang diizinkan keluar kecuali dalam keadaan darurat selama periode ini,” jelas pemerintah dalam pernyataannya, dikutip dari Russia Today, Kamis (1/7).
Negara ini menerapkan kembali pembatasan ketat selama sepekan, setelah rekor lonjakan kasus dalam beberapa hari terakhir. Semua kantor dan transportasi diwajibkan tutup selama periode ini, dan pabrik-pabrik diizinkan tetap buka sepanjang mereka menerapkan protokol kesehatan. Industri garmen negara ini mempekerjakan lebih dari 4 juta orang.
Pernyataan hari Rabu mengonfirmasi komentar sebelumnya yang disampaikan Sekretaris Kabinet, Khandker Anwarul Islamy, yang menyampaikan pada Senin malam kepada wartawan bahwa pasukan bersenjata akan berpatroli.
“Jika siapapun mengabaikan perintah mereka (tentara), tindakan hukum akan diambil untuk mereka,” jelasnya.
Perbatasan Bangladesh dengan India ditutup pada April untuk mencegah penyebaran varian Delta, walaupun bidang perdagangan tetap berlanjut. Walaupun demikian, negara ini mengalami gelombang infeksi baru yang parah, mencatat 7.666 kasus baru pada Selasa dan 112 kematian.
Program vaksinasinya terkendala larangan ekspor vaksin oleh India. Sampai saat ini, hanya sekitar 3 persen dari 170 juta penduduk Bangladesh yang telah divaksinasi penuh.