Pakistan Usir Utusan India Terkait Konflik Kashmir

Merdeka.com - Pakistan memperburuk hubungan diplomatik dengan India pada Rabu, mengusir komisaris tinggi India dan menangguhkan hubungan dagang dengan New Delhi, di tengah memburuknya ketegangan karena langkah pemerintah India memperkuat kekuasaanya atas wilayah konflik Kashmir.

New Delhi melepaskan negara bagian di kawasan Himalaya itu dari status semi-otonom selama tujuh dekade pada hari Senin melalui dekrit presiden yang kontroversial, hanya beberapa jam setelah diberlakukan jam malam di wilayah itu.

Para pakar memprediksi langkah India itu akan memicu konflik dengan Pakistan, yang mana terjadi saling klaim atas wilayah Kashmir yang berpenduduk mayoritas Muslim, dan menyalakan kembali pemberontakan yang telah menelan korban puluhan ribu jiwa.

Delhi mengatakan langkah tersebut adalah urusan internal. Namun Islamabad telah menyerukan komunitas internasional untuk turun tangan dan berjanji akan membawa persoalan ini ke Dewan Keamanan PBB.

"Kami akan memanggil kembali komisaris tinggi kami dari Delhi dan mengirim kembali utusan mereka," kata Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mehmood Qureshi pada Rabu, dilansir dari laman Alaraby, Kamis (8/8).

Qureshi berbicara saat pemerintah merilis pernyataan mendeklarasikan bahwa Pakistan akan menangguhkan hubungan dagang dengan India dan meninjau kembali hubungan bilateralnya dengan New Delhi.

"Perdana Menteri Imran Khan hari ini memimpin pertemuan Komite Keamanan Nasional untuk membahas aksi unilateral dan ilegal pemerintah India di Kashmir," kata pernyataan tersebut.

"Komite memutuskan untuk mengambil langkah lebih lanjut: 1. Menurunkan standar hubungan diplomatik dengan India. 2. Penangguhan hubungan bilateral bidang perdagangan dengan India. 3. Meninjau ulang urusan-urusan bilateral. 4. Masalah ini akan dibawa ke PBB, termasuk Dewan Keamanan," lanjut pernyataan tersebut.

Dalam pernyataan tertulis itu, PM Khan juga disebut memerintahkan seluruh jaringan diplomatik diaktifkan untuk mengungkap kebrutalan rezim rasial India, perencanaan dan pelanggaran HAM. Khan juga menyerukan militer meningkatkan kewaspadaan.

Kashmir terbagi antara Pakistan dan India sejak kedua negara tersebut merdeka pada 1947. Resolusi PBB menyerukan pemungutan suara untuk menentukan masa depan wilayah itu namun belum pernah dilaksanakan. Pakistan dan India telah berperang dua kali terkait Kashmir.