Myanmar klaim sudah pulangkan pengungsi Rohingya, Bangladesh bantah ikut terlibat

Senin, 16 April 2018 18:30 Reporter : Ira Astiana
Pengungsi Rohingya. ©2018 Merdeka.com/Ramadhian Fadillah

Merdeka.com - Pemerintah Myanmar mengeluarkan pernyataan, pihaknya telah memulangkan satu keluarga pengungsi Rohingya yang pertama dari Bangladesh. Mereka yang dipulangkan merupakan bagian dari 700.000 pengungsi yang melarikan diri ke Bangladesh pada Agustus lalu.

Dalam pernyataan dibuat pada Sabtu (16/4), pemerintah Myanmar menyebut ada lima anggota keluarga Rohingya telah dikembalikan ke sebuah daerah perbatasan di Negara Bagian Rakhine.

"Satu keluarga itu tinggal sementara dengan kerabat mereka di kota Maungdaw, sebuah pusat administrasi daerah yang dekat dengan perbatasan," demikian pernyataan pemerintah.

Namun, Menteri Dalam Negeri Bangladesh Asaduzzaman Khan, membantah klaim Myanmar tersebut. Dia mengatakan bahwa berita pemulangan satu keluarga itu palsu dan kelima anggota keluarga yang disebutkan bahkan tidak pernah mencapai Bangladesh.

"Klaim dari Myanmar itu tidak lain hanyalah lelucon. Jika benar, saya berharap Myanmar membawa semua keluarga Rohingya kembali ke negaranya dalam waktu sesingkat mungkin," katanya, dikutip dari Washington Post, Senin (16/4).

Pernyataan Khan turut dibenarkan oleh Komisaris untuk Pengungsi, Bantuan, dan Repatriasi Bangladesh, Abdul Kalam. Kalam mengatakan bahwa keluarga Rohingya yang dipulangkan itu tidak pernah menyeberangi perbatasan.

"Hal itu tidak bisa disebut sebagai repatriasi. Tidak ada repatriasi yang dilakukan. Bangladesh tidak pernah ambil bagian dari hal itu," tegasnya.

Sementara itu, seorang ahli pengungsi independen yang telah menangani krisis Rohingya di Bangladesh selama bertahun-tahun, Asif Munier, mengatakan bahwa berita pemulangan ini hanya taktik Myanmar untuk memperoleh perhatian masyarakat.

"Mereka melakukannya lagi dan lagi. Pemerintah Bangladesh dan komunitas internasional harus meminta penjelasan dari Myanmar terkait langkah ini," ujarnya.

"Terlebih langkah ini dilakukan saat proses bilateral sedang berlangsung di mana badan-badan internasional juga terlibat. Langkah diambil Myanmar ini sangat tidak menguntungkan dan tidak terduga," tambahnya. [pan]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini