Merdeka.com - Pemerintah Myanmar mengungkapkan bahwa negara tersebut telah membuat perjanjian dengan dua badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membantu proses pemulangan kembali pengungsi Rohingya dari Bangladesh.

"Kami membuat nota kesepahaman dengan PBB dan lembaga bantuannya agar orang yang terverifikasi dapat kembali ke Myanmar secara sukarela, aman, dan bermartabat," kata pemerintah Myanmar melalui sebuah pernyataan, dikutip dari Guardian, Jumat (1/6).

Sementara itu dalam pernyataan terpisah, PBB menyatakan bahwa kondisi di Myanmar memang belum memungkinkan untuk memulai proses repatriasi. Namun perjanjian yang baru dibuat diyakini akan bisa mendukung upaya tersebut.

"Perjanjian yang dibuat akan mendukung upaya pemerintah untuk memperbaiki situasi," demikian pernyataan PBB.

Perjanjian yang akan ditandatangani secara resmi dalam satu minggu mendatang ini akan menyediakan kerangka kerja bagi kedua lembaga agar bisa diizinkan masuk ke Negara Bagian Rakhine. Sejak Agustus tahun lalu, lembaga-lembaga bantuan memang tidak diberi akses ke negara tersebut.

"Perjanjian ini juga akan memungkinkan staf PBB untuk menilai situasi dan memberikan informasi kepada pengungsi tentang kondisi di sana agar mereka bisa mempertimbangkan untuk kembali," tambah pernyataan PBB.

Sebagaimana diketahui, saat ini ada sekitar 700.000 warga Muslim etnis Rohingya di kamp-kamp pengungsian Bangladesh sejak Agustus tahun lalu. Mereka mengungsi untuk melarikan diri dari kekerasan brutal dikerahkan militer Myanmar.

Sebelumnya, Myanmar dan Bangladesh telah sepakat untuk memulangkan para pengungsi sejak November lalu. Namun para pengungsi menyatakan penolakan mereka karena tidak yakin kondisi di Negara Bagian Rakhine sudah aman.

Mereka menyatakan baru akan kembali apabila situasi benar-benar aman dan apabila kelompok bantuan internasional memantau proses pemulangan tersebut.