Mirip Indonesia, gerakan anti-korupsi di Irak juga diintimidasi

Merdeka.com - Sebagai negara yang berusaha bangkit dari kemelut, Irak juga didera banyak permasalahan. Yang paling mengkhawatirkan adalah lelaku korupsi yang semakin marak di sana.

Pada Selasa (9/5), sekitar pukul 01.00 waktu setempat, tujuh pegiat anti-rasuah di Irak diculik pihak tak dikenal. Mereka dijemput dari sekretariat lembaga bernama 'Kaum Sipil', di Kecamatan Bab al-Sharqi, di pusat Ibu Kota Baghdad.

Menurut saksi, kelompok penculik bersenjata datang dengan beberapa kendaraan SUV berkaca gelap. Mereka juga mengenakan penutup wajah dan kepala.

Ketujuh pegiat diculik itu adalah mahasiswa. Sebagian dari mereka juga anggota Partai Komunis Irak. Mereka sudah mengkampanyekan gerakan anti-korupsi di Irak sejak Agustus 2015. Namun, gerakan mereka pecah kongsi akibat pendukung ulama beken, Muqtada al-Sadr, mulai menguasai dan mengambil alih gerakan buat kepentingan kelompoknya.

Wabah korupsi di Irak dalam tingkat mengkhawatirkan. Itu akibat situasi politik dan sosial tidak menentu akibat perang. Konflik bersenjata amat mudah meletup. Sebab, di sana banyak bermunculan panglima-panglima perang dan gerakan militan. Kebanyakan dari mereka mempraktikkan korupsi demi mencapai tujuan.

Di dalam pemerintahan, praktik rasuah juga menggurita. Dalam indeks korupsi dari riset dilakukan lembaga nirlaba Transparency International, Irak berada pada peringkat 166 dari 176 negara. Banyak bukti dikumpulkan oleh para pegiat tentang lelaku lancung para petinggi negara. Namun, mereka kebanyakan tiarap lantaran para pejabat kerap menggunakan intimidasi. Caranya dengan mengerahkan kelompok bersenjata yang loyal kepada para anggota parlemen dan pejabat kementerian. Menurut pernyataan organisasi Kaum Sipil di laman Facebook, aparat hukum seolah membiarkan tindakan itu.

Milisi Irak tiba-tiba menjadi sangat berkuasa setelah perang berkecamuk, dan bahayanya, seluruh kegiatan mereka tidak diawasi oleh pemerintah atau aparat. Penculikan dengan tujuan politis kerap terjadi di sana. Di satu sisi mereka menjadi andalan buat meredam laju kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Buat mengurangi kekacauan, Parlemen Irak mengesahkan beleid tentang penyatuan kelompok milisi ke dalam organisasi Unit Mobilisasi Populer, tiga tahun lalu. Tujuannya buat membantu militer Irak melawan ISIS. Namun, muncul kekhawatiran dari segelintir politikus kalau hal itu justru menjadikan pasukan paramiliter amat mudah disalahgunakan.

"Di sini (Irak) banyak pejabat korup yang sangat senang melihat kami tersingkir dari dunia politik. Kami meminta Presiden Republik Irak dan Dewan menteri bertanggung jawab untuk tidak menyakiti rekan-rekan kami," tulis lembaga Kaum Sipil seperti dikutip dari laman middleeasteye.net.

Seorang pegiat gerakan sipil di Baghdad yang minta identitasnya disembunyikan menyatakan, mereka memang tidak bisa bebas menyatakan pendapat. Bahkan buat mengobrol di warung kopi membahas soal korupsi saja sangat sulit. Sebab, banyak mata-mata milisi berseliweran.

"Bicara soal keamanan di Baghdad rasanya menjadi absurd. Jarang ada orang yang merasa aman di sini, kecuali mereka yang tinggal jauh dari daerah konflik. Apalagi buat kami para aktivis. Kami mesti lebih waspada, apalagi jika membicarakan orang tertentu," kata dia. (mdk/ary)