Faktor politik-ekonomi jadi alasan kelompok militan sandera WNI di Libya

Merdeka.com - Enam warga negara Indonesia yang merupakan anak buah kapal (ABK) disandera oleh kelompok militan di perairan sejauh 27 mil dari Benghazi, Libya. Mereka disandera sejak 23 September 2017 dan dibebaskan pada 27 Maret lalu.

Ke enam orang tersebut merupakan ABK kapal Salvatur 6 milik Malta. Mereka baru saja menangkap sekitar enam ikan ketika kemudian disergap oleh kelompok militan yang menguasai wilayah Benghazi.

Tidak ada hal ilegal yang mereka lakukan selama mencari ikan, namun mereka disandera karena berlayar dengan kapal berbendera Malta.

"Saya pikir gabungan antara motif politik dan ekonomi menjadi alasan milisi ini menyandera ABK kita. Mereka membutuhkan kapal dan mereka juga memiliki kepentingan politik dengan Malta, karena kapal itu milik Malta yang memang hubungannya tidak baik dengan milisi," kata Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia (BHI), Lalu Muhammad Iqbal, saat menggelar jumpa pers di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (2/4).

Iqbal menjelaskan bahwa kelompok tersebut bukanlah kelompok militan Taliban yang juga bisa melakukan penyanderaan. Namun mereka adalah kelompok bersenjata yang menguasai Benghazi dan anti pemerintah pusat Libya di Tripoli.

"Sebagai latar belakang, pada 2011 lalu saat terjadi revolusi untuk menjatuhkan Muammar Gaddafi, Benghazi dikuasai oleh kelompok bersenjata. Lalu pada 2013, kota ini sempat diambil alih oleh Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) sampai 2015 berhasil dihalau lagi oleh kelompok bersenjata yang sama. Sampai akhir 2017, Benghazi masih dikuasai kelompok tersebut," ujar Iqbal.

Proses pembebasan sandera ini pun dilakukan melalui berbagai upaya, salah satunya adalah dengan membangun komunikasi dengan kelompok milisi tersebut.

"Upaya pertama mencoba berkomunikasi dengan milisi yang ada di Benghazi, lalu dengan pemerintah yang ada di Tripoli, kemudian kita juga berkomunikasi dengan pemilik kapal Salvatur 6 berbedera Malta," ujar Iqbal.

"Saat itu, pemilik kapal sudah menyatakan angkat tangan karena memang hubungan antara Malta dengan kelompok milisi di Benghazi secara politik tidak baik. Sehingga mereka tidak bisa mengupayakan pembebasan itu," kata dia.

Kemudian, kata Iqbal, KBRI Tripoli pun mencoba mencari cara untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak di Benghazi. Pada Desember baru bisa dicapai kesepakatan dengan milisi di Benghazi.

"Mereka memberikan kesempatan supaya kita bisa berkomunikasi dengan para sandera. Jadi, pada Desember itu komunikasi langsung dengan sandera baru dilakukan untuk mendapatkan bukti bahwa mereka masih hidup dan memonitor kondisi mereka," jelas Iqbal.

Pada bulan Desember itu pula serangan-serangan udara masih terjadi di Benghazi. Oleh sebab itu, pembebasan terhadap WNI yang disandera masih tersendat.

"Pelabuhan tempat mereka ditahan itu jaraknya tidak lebih dari dua kilometer dari pusat kota yang menjadi target serangan. Bahkan para sandera sempat menyaksikan bom yang nyasar ke laut di sekitar kapal tempat mereka ditahan," ujarnya.

Iqbal pun mengungkapkan bahwa upaya pembebasan ini bisa berhasil karena koordinasi yang baik antara Kementerian Luar Negeri, BIN, dan KBRI Tripoli.

"KBRI Tripoli beberapa kali mengunjungi Benghazi tapi gagal, kemudian diupayakan lagi komunikasi dengan pihak di sana. Akhirnya dicapailah kesepakatan dengan kelompok tersebut setelah kita berhasil meyakinkan mereka dan dicapaikan kesepakatan serah terima di Benghazi," kata Iqbal.