Merdeka.com - Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap 13 orang diduga menjadi dalang pelanggaran hak asasi manusia dan koruptor di sejumlah negara. Salah satu mendapat sanksi adalah perwira angkatan bersenjata Myanmar, Jenderal Maung Maung Soe, dianggap bertanggung jawab atas kekerasan dan persekusi terhadap etnis minoritas Rohingya.

Dilansir dari laman Reuters, Jumat (22/12), pada 22 November lalu pemerintah Amerika Serikat menyatakan kalau operasi militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine adalah pembersihan etnis terhadap orang-orang Rohingya. Jenderal Maung Maung Soe memimpin operasi itu, mengakibatkan 650 ribu orang Rohingya mengungsi ke wilayah perbatasan Bangladesh.

"Pemerintah AS mengambil keputusan itu setelah memeriksa sejumlah bukti terkait kegiatan Maung Maung Soe. Yaitu antara lain eksekusi di tempat, pelecehan seksual dan penangkapan tanpa dasar hukum, serta pembakaran terhadap perkampungan orang-orang Rohingya," demikian pernyataan disampaikan oleh Kementerian Keuangan Amerika Serikat.

November lalu Angkatan Darat Myanmar menyangkal seluruh tuduhan tentang persekusi dan pembantaian terhadap etnis Rohingya. Mereka juga memutasi Jenderal Maung Maung Soe ke bagian lain tanpa alasan jelas. Posisinya kini diisi oleh Brigjen Soe Tint Naing.

Pemerintah Amerika Serikat menyatakan menjatuhkan sanksi kepada Maung Maung Soe berdasarkan Undang-Undang Magnitsky, atau biasa disebut Global Magnitsky. Mereka bisa membekukan aset berada di wilayah hukum AS, melarang individu hingga kelompok usaha menjalin hubungan bisnis, serta mencegah mereka menggunakan fasilitas keuangan di dunia.

Hingga berita ini ditulis, pemerintah Myanmar belum memberikan tanggapan soal sanksi itu.