YLKI Kecam Keras Usulan DPR soal Gerbong Khusus Merokok di KAI: Downgrade Pelayanan!
Menabrak Undang-Undang No 17 Tahun 2023 dan PP No 28 Tahun 2024.
Pernyataan anggota DPR kembali menuai kontroversi. Selain tunjangan gaji, kali ini publik dihebohkan dengan usulan DPR soal ruangan khusus merokok di Gerbong KAI.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memberi catatan keras soal itu. Pertama, usulan menyediakan gerbong khusus merokok di KAI merupakan usulan ngawur dan Menabrak Undang-Undang No 17 Tahun 2023 dan PP No 28 Tahun 2024 yang jelas di dalam nya dinyatakan Angkutan Umum merupakan Kawasan Tanpa Rokok.
"Kedua, YLKI menilai menyediakan gerbong khusus merokok dapat mendowngrade pelayanan KAI yang sudah baik apalagi di KAI ada kebijakan kalau penumpang kedapatan merokok akan diturunkan di stasiun terdekat," ujar Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo, dalam keterangannya, Kamis (21/8).
Ketiga, angkutan umum sebagai kawasan tanpa rokok telah mempertimbangkan aspek khususnya perlindungan konsumen terkait dengan keamanan, kenyamanan dan keselamatan.
"Usulan menyediakan gerbong khusus merokok tidak memperkuat perlindungan konsumen tapi malah menurunkan," ujarnya.
Keempat, YLKI meminta KAI mengabaikan usulan tersebut dan tetap berpegang teguh pada regulasi yang eksisting perihal kawasan tanpa rokok.
Usulan DPR
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan mengusulkan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menyiapkan gerbong khusus untuk merokok, terutama kereta jarak jauh.
Menurut Nasim, usulan tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat. Usulan itu disampaikan Nasim saat rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
"Ini bisa menjadi solusi bagi penumpang yang bosan, karena jarak tempuh perjalanan yang bisa sampai berjam-jam. Di bus saja ada tempat merokoknya. Di kereta seharusnya juga bisa," kata Nasim dalam keterangannya, Rabu (20/8).
Keselamatan dan Kenyamanan Publik
Selain persoalan finansial, Nasim juga menyoroti keselamatan dan kenyamanan publik. Beberapa insiden anjloknya kereta serta gangguan operasional KRL di Jabodetabek menjadi sorotan. Masyarakat menuntut PT KAI untuk serius memperbaiki sistem keselamatan, perawatan jalur, dan armada.
Terkait rencana kerja ke depan, Nasim Khan mengapresiasi langkah PT KAI yang memperkenalkan konsep kereta khusus petani dan pedagang. Namun, ia meminta agar roadmap proyek tersebut jelas dan tidak hanya terbatas di Jawa Timur. Harus ada rencana ekspansi nasional agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas.
Lebih jauh, Nasim Khan menekankan pentingnya integrasi transportasi publik nasional. PT KAI harus memastikan roadmap yang mendukung integrasi dengan MRT, LRT, BRT, maupun Damri sesuai visi pemerintah dalam mewujudkan transportasi terintegrasi.