Utang Masyarakat di Paylater Naik, Bukti Turunnya Daya Beli dan Sulitnya Ekonomi
Perencana Keuangan Imelda Tarigan menilai hal tersebut menjadi indikator melemahnya daya beli masyarakat.
Tren penggunaan layanan buy now pay later (BNPL) terus mengalami peningkatan. Hal itu terlihat dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Maret 2025 menunjukan nilai transaksi Rp22,78 triliun. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya yang masih berada di Rp21,98 triliun.
Menanggapi tren peningkatan penggunaan layanan paylater, Perencana Keuangan Imelda Tarigan menilai hal tersebut menjadi indikator melemahnya daya beli masyarakat.
"Jika tabungan menurun sementara utang melalui skema paylater meningkat, itu jelas menunjukkan penurunan kemampuan belanja. Kebutuhan tetap harus dipenuhi, tetapi ketika dana tidak tersedia, masyarakat terpaksa berutang," ujar Imelda kepada merdeka.com, Selasa (13/5).
Menurut Imelda, pembiayaan paylater umumnya digunakan untuk memenuhi konsumsi barang atau jasa, bukan untuk investasi atau pembelian aset produktif. Hal ini mencerminkan bahwa kondisi keuangan masyarakat sedang tidak kuat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
Imelda menambahkan, penyebab utama lemahnya kemampuan keuangan masyarakat bukanlah inflasi, karena saat ini inflasi tergolong rendah, melainkan karena penurunan pendapatan.
"Pendapatan yang berkurang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), usaha yang merugi, atau faktor lainnya," jelasnya.
Meski begitu, penggunaan pay later tidak sepenuhnya buruk. Jika dimanfaatkan secara bijak dan dilunasi tepat waktu, bahkan bisa berdampak positif, apalagi jika barang yang dibeli memberikan nilai tambah bagi produktivitas atau usaha.
"Masalah akan muncul jika utang pay later tidak bisa dilunasi dan terus bertambah. Itu yang harus diwaspadai," tegas Imelda.
Terkait dampak makroekonomi, Imelda menyamakan pelemahan daya beli dengan penyakit yang bisa menjadi kronis bila dibiarkan.
"Kalau terus dibiarkan, bisa berdampak serius pada pertumbuhan ekonomi nasional. Maka perlu dicari ‘obatnya’. Apakah itu pelonggaran regulasi usaha, penciptaan lapangan kerja baru, atau peluang bisnis yang lebih luas, masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya," katanya.
Bertahan Hidup Makan Tabungan
Tren menurunnya tabungan ini juga diperkuat oleh temuan riset Katadata Insight Center (KIC) yang mengungkap bahwa banyak kalangan kelas menengah memilih bertahan hidup dengan makan tabungan ketimbang berutang. Mereka cenderung menolak opsi pinjaman berbunga meski dihadapkan pada tekanan finansial.
Sebanyak 70 persen responden riset tersebut menyatakan melakukan perencanaan keuangan secara aktif. Satu dari dua responden memisahkan anggaran untuk tagihan dan kebutuhan harian. Lebih dari 40 persen juga secara rutin mencatat pengeluaran mereka.
"Perilaku positif juga tercermin saat kelas menengah mengalami pengeluaran lebih besar dari pada pendapatan. Mayoritas responden (76,3 persen) memilih untuk menggunakan tabungan alias makan tabungan untuk bertahan hidup," ujar Peneliti yang juga Direktur Riset Katadata Insight Center (KIC), Gundy Cahyadi.
Menurut Gundy, hanya sebagian kecil responden yang memilih untuk menggunakan pinjaman berbunga sebagai solusi keuangan. Artinya, hanya sebagian kecil yang memilih opsi-opsi pinjaman berbunga (masing-masing kurang dari 15 persen).
Perilaku ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang tergolong baik, lantaran mereka cenderung menghindari utang dan lebih mengandalkan cadangan keuangan pribadi untuk bertahan hidup.
Gundy juga menambahkan kelas menengah tetap berupaya menyisihkan sebagian penghasilannya untuk masa depan.
"Kelas menengah mengalokasikan 19,3 persen penghasilan untuk tabungan. Sebagian besar berencana menggunakan tabungan ini sebagai dana darurat," tutur Gundy.