Sri Mulyani: Beasiswa Kartu Indonesia Pintar-LPDP Tak Kena Efisiensi Anggaran
Untuk jumlah KIP Kuliah untuk anggaran 2025 sebesar Rp14,69 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk 1.040.000 mahasiswa.
Tangkapan layar instagaram Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat hadir dalam acara Istana Berbatik. Sri Mulyani menulis bahwa Batik berasal dari Bahasa Jawa, yaitu “amba” yang berarti menulis dan juga kata “titik”. (@smindrawati)
(@ 2023 merdeka.com)Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara menanggapi kabar yang menyebutkan bahwa beasiswa dari Kemendiktisaintek, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, terkena pemangkasan akibat efisiensi anggaran. Dengan tegas, dia membantah klaim tersebut dan memastikan informasi itu tidak benar.
"Terkait beasiswa KIP kami tegaskan bahwa anggaran tersebut tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan," kata Sri Mulyani di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (14/2).
Dia memaparkan, untuk jumlah KIP Kuliah untuk anggaran 2025 sebesar Rp14,69 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk 1.040.000 mahasiswa.
"Seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP dapat meneruskan program belajar seperti biasanya," jelas dia.
Sementara itu, beasiswa yang sedang berjalan yang menyasar sebanyak 40.030 mahasiswa penerima LPDP, program Beasiswa Pendidikan Indonesia di bawah Kemendiktisaintek, dan program Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kemenag juga tetap jalan sesuai kontrak.
Kabar Pemotongan Beasiswa KIP
Diberitakan sebelumnya, aturan efisiensi anggaran yang ditargetkan mencapai Rp306,69 triliun, turut memangkas anggaran
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sekitar 9 persen. Hal ini berdampak langsung pada program KIP Kuliah.
Dari total 844.174 mahasiswa penerima KIP-K, sebanyak 663.821 mahasiswa terancam kehilangan bantuan pendidikan pada tahun 2025.
Anggaran KIP-K yang semula dianggarkan sebesar Rp14,698 triliun, kini terpangkas sebesar Rp 1,31 triliun. Pemotongan ini menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga miskin. Potensi mahasiswa putus kuliah akibat kebijakan ini menjadi sorotan utama.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro telah mengajukan usulan agar anggaran KIP-K tetap sesuai pagu awal. KIP kuliah pagu awalnya Rp14,698 triliun (Rp14.698.109.754).
Kemudian, saat efisiensi oleh Ditjen Anggaran angkanya menjadi sebesar Rp1,310 triliun (Rp1.310.849.475) atau 9 persen.
"Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp14,698 triliun," kata Satryo dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (12/2) kemarin.